Home Daerah Warga Karangkedawung Pertanyakan BLT DD Tidak Tepat Sasaran

Warga Karangkedawung Pertanyakan BLT DD Tidak Tepat Sasaran

144
0

Jember (PI) РBantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa  Karangkedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember disoal. Pasalnya, bantuan untuk warga terdampak pandemi Covid-19 itu masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Seperti yang ada di RT 04 / RW 06 desa tersebut, sejumlah masyarakat kurang mampu masih belum masuk dalam data penerima BLT DD. Padahal, kini bantuan yang bersumber dari Dana Desa (DD) itu sudah cair untuk kedua kali.

Persoalan ini pun membuat RT setempat, Faton merasa kesal. Kekesalan ini, karena di tempat itu, yang menerima BLT DD merupakan orang mampu. Sedangkan yang lebih membutuhkan, tidak menerima bantuan tersebut. Ia mencontohkan, warganya yang bernama Suparti, meski sakit-sakitan tidak menerima bantuan.

“Penyaluran BLT itu, dinilai masih tidak tepat sasaran, bahkan ada beberapa warga yang menerima, termasuk orang mampu, sementara yang tidak mampu tidak masuk dalam daftar penerima,” kata Faton.

“Kalau datanya ada yang salah boleh diganti, wajib bagi desa untuk mengganti di bulan depan. Kepala desa harus adil, harus amanah karena ini haknya masyarakat, Transparan, siapa saja nama-nama penerima, taruh di papan desa. Sehingga warga bisa pantau langsung jumlah penerima,” sambungnya dengan nada kesal.

Faton menceritakan, dirinya sempat mendatangi kepala desa setempat. Saat itu, masih ada sisa anggaran untuk 65 penerima yang tidak terpakai. Sehingga ia meminta agar anggaran itu diberikan kepada orang terdampak dan kurang mampu. Seperti yang ada di wilayahnya itu. Namun, kata Faton, permintaanya itu tidak pernah ditanggapi oleh Kepala Desa. Yang lebih menjengkelkan, anggaran untuk 65 penerima itu tidak diberikan pada masyarakat, tetapi peruntukannya justru dialihkan untuk keperluan lain, yakni dalam bentuk proyek.

Sementara itu, Kepala Desa Karangkedawung, Parto berdalih soal keluhan yang disampaikan Faton. Data penerima BLT-DD itu sudah dari Pemerintah diatasnya. Kata dia, tidak mungkin jika dirinya menambahkan sendiri data orang yang tidak menerima itu.

“Dari data sendiri tidak mencukupi untuk kepuasan masyarakat, mudah-mudahan nanti ada perluasan dari pemerintah, jika kami menambah sendiri sangat mustahil,” kata Parto.

Namun, ia tidak mengelak, jika anggaran untuk 65 orang itu dialihkan untuk proyek. Semua itu, kata Parto sudah sesuai kesepakatan Musyawarah Desa (Musdes) yang dilakukan.

“Sisanya 65 betul dialihkan ke proyek, aturannya seperti itu, dari BLT DD, dari hasil Musdes yang hadir dan semuanya sepakat,” katanya. (Abdul Wafi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here