Subang (PI) – Biasanya setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan di lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah selalu menginformasikan kepada masyarakat terkait sumber anggaran, pelaksana kegiatan, volume kegiatan dan lain sebagainya. Dengan cara memasang papan informasi kegiatan atau papan proyek sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau lebih dikenal UU KIP, agar masyarakat dapat memantau terkait lajunya kegiatan tersebut baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Lain halnya apa yang terjadi di Desa Buniara Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang Jawa Barat. Ketika ada pelaksanaan kegiatan pembangunan di kantor desa berdasarkan pantauan awak media dari SKU Pelita Investigasi nampak kegiatan tersebut sangat tidak transparan karena tidak dipasang papan proyek sehingga bermunculan sepekulan nada negatif dari masyarakat. Seakan bertanya – tanya dari mana sumber keuangannya apakah uang pribadi kades ?
Ketika kami mencoba untuk menggali informasi dari salah satu pekerja, Beliau dengan polosnya menjawab, Ga tau pak … kita hanya bekerja saja. Sampai berita ini dihimpun tim belum berhasil mendapat keterangan baik dari pihak internal yaitu kepala desa, LPM maupun ekternal yaitu BPD.
Sementara di tempat terpisah Kevin sebagai wartawan senior Kabupaten Subang berkomentar dengan nada tinggi.
“Sudah biasa ketika turun anggaran pasti aparatur desa dari mulai kades dan turunannya selalu tidak ada di desa, mungkin takut ada wartawan atau lsm yang datang,” ujarnya sembari tersenyum.
Ketika menyinggung soal kegiatan yang tidak transparan karena tanpa papan proyek, Kevin pun mengatakan, tetap dari mana sumbernya yang namanya anggaran negara harus transparan salah satunya yaitu dengan cara memasang papan proyek.
“Kenapa demikian, selain bentuk keterbukaan toh anggaran yang digunakan adalah hasil pajak dari masyarakat, jangan sampai ketika benar jadi salah ketika salah jadi benar akibat hal sepele,” pungkasnya. *(Eth/Black)
