Home Berita Utama Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Timur Majalengka Gagal Mutu dan Sarat Penyimpangan

Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Timur Majalengka Gagal Mutu dan Sarat Penyimpangan

291
0
Pembangunan jalan yang telah rampung tersebut terkesan dikerjakan asal jadi, dari mulai pengerjaan sampai sudah selesai pengerjaan itu banyak temuan penyimpangan dan kejanggalan, material yang digunakan tidak sesuai spek. Seperti pekerjaan pengerasan jalan, material yang digunakan harusnya material agregrad atau batu pecah dan pasir abu, atau material pilihan yang sesuai spek.

MAJALENGKA (PI) – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Anti Korupsi Seluruh Indonesia (AKSI) baru-baru ini melakukan investigasi kasus dugaan korupsi sejumlah Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Timur Kabupaten Majalengka.

Proyek yang menelan biaya  puluhan Milyaran Rupiah yang di-investigasi LSM AKSI  berada di Jalur Jalan Lingkar Timur di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Yaitu: Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Timur : Paket I (Argamukti – Sangiang) Kec Banjaran yang dikerjakan rekanan Dinas PUTR Kab.Majalengka PT Kawan Sehati, dengan nilai anggaran Rp. 5.075.820.192,14. Paket II (Peningkatan Jalan Lingkar Timur Majalengka, Argamukti – Sangiang Kec. Sangiang), pihak Penyedia Jasa PT Haura Karya Nusantara, dengan nilai anggaran Rp. 8.159.567.036,28.

Paket III (Peningkatan Jalan Lingkar Timur Argamukti – Sangiang),  pihak Penyedia PT Delima Jaya Intiland dengan Nilai Anggaran Rp. 4.378.757.359,55 dan Paket IV  (Peningkatan Jalan Lingkar Timur Argamukti – Sangiang, Kec. Tejamulya),  pihak Penyedia PT Tubagus Rangin, dengan nilai anggaran Rp. 6.708.359.878,55  Hal itu disampaikan Warlan, SH Ketua LSM AKSI  kepada wartawan saat ditemui di kantornya.

Menurut Warlan, hasil tim investigasi yang mereka lakukan berdasarkan informasi dari masyarakat dan temuan langsung di lapangan, pengguna jalan, di beberapa ruas jalan yang baru terhitung beberapa bulan selesai dikerjakan sudah mengalami banyak kerusakan.

“Kami sudah melakukan investigasi di 4 itik Ruas Jalan Lingkar Timur Argamukti – Sangiang di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

Lebih lanjut Warlan  menjelaskan, pembangunan jalan yang telah rampung tersebut terkesan dikerjakan asal jadi, dari mulai pengerjaan sampai sudah selesai pengerjaan itu banyak temuan penyimpangan, dan kejanggalan, dari mulai pengerjaan, terus material yang digunakan tidak sesuai spek. Seperti pekerjaan pengerasan jalan, material yang digunakan harusnya material agregrad, atau batu pecah dan pasir abu, atau material pilihan yang sesuai spek.

Realisasi di lapangan material timbunan pengerasan pemadatan jalan mengunakan material obrog, barangkal campur tanah, dan langsung digelar pengaspalan. Pemasangan U ditch drenase jalan, selain kualitas U ditch yang rendah dalam pengerjaanya pun asal.

Menurutnya, seharusnya pemasangan U ditch tersebut sebelum dipasang U ditch terlebih dulu galian dihampar beskos campur pasir, lalu di padatkan memakai alat berat, baru dipasang  U ditch, terus setiap sambungan U ditch dilas pakai semen khusus untuk menyambung pasangan U ditch.

Realisasi di lapangan pengerjaan pemasangan U ditch drenase jalan Lingkar Timur Argamukti Sangiang Majalengka tidak mengacu sesuai spek,  pemasangan U ditch langsung di atas tanah yang sudah digali, tampa ada hamparan material beskos, pasir dan tidak ada pemadatan , dan di sambung pakai semen biasa untuk bahan adukan.

Lanjut dengan pekerjaan Bronjong TPT Jalan Lingkar Timur Majalengka, dari mulai pekerjaan dan matrial  tidak sesuai spek,  Realisasi di lapangan pengerjaan pemberonjongan diduga asal, faktanya Bronjong yang belum lama selesai sudah mengalami ambruk, roboh, karena fakta di lapangan pemasangan Bronjong terlihat mengambang, tidak dilakukan pengalian secara maksimal, tingkat tahapan pemasangan Bronjong dilakukan secara lurus tidak ada kemiringan, dan tidak ada tiang pancang untuk menahan pergerakan tanah, jadi Bronjong yang baru selesai ke dorong beban tanah yang bergerak, dan dari bawah tergerus air di saat hujan deras.

Diketahui, dari material Bronjong batu dan kawat Bronjong yang digunakan berkualitas rendah, seperti batu blondos, batu marus, batu merah yang rapuh dengan ukuran kecil besarnya tidak teratur, kawat Bronjong yang di gunakan kualitas mutu terendah, kawat tampa pembukus yang berakibat mudah berkarat atau putus. Warlan menegaskan pemantauan akan terus dilakukan, karena dari LSM AKSI sudah melayangkan surat konfirmasi ke pihak Dinas PUPR Kab.Majalengka.

Warlan pernah menanyakan jawaban surat tersebut ke pejabat Dinas PUTR, namun dari pihak Dinas PUTR mengundang untuk datang ke kantor. Ketua Umum LSM AKSI Warlan memerintahkan timnya untuk datang menemui undangan dari pihak pejabat dinas PUPR.

Akim sebagai Ketua Tim Investigasi LSM AKSI bertemu Sekdis PUTR di kantor PUTR kab.Majalengka. Dari hasil pertemuan tersebut Akim melaporkan kepada Warlan.

Akim menyampaikan hasil pembicaraan dari Sekdis PUTR ke  Warlan, bahwa dari pak Sekdis memberikan keterangan terkait permasalahan Pekerjaan Jalan Lingkar Timur Majalengka tersebut kata Sekdis sudah ada lembaga yang melaporkan ke Polres, Polda dan Mabes.

Menurut Warlan, seharusnya Sekdis memberikan jawaban surat secara tertulis, supaya berimbang, Karena dalam surat konfirmasi AKSI sudah jelas mempertanyakan dugaan penyimpangan dalam proyek proyek pekerjaan tersebut. Kalau cuma jawaban dari Sekdis seperti itu tidak nyambung, seharusnya Sekdik jawab surat dari LSM AKSI bukan memberitahukan bahwa sudah diproses di Polda dan di Mabes Polri.

Lanjut Warlan, pemantauan akan terus dilakukan dan akan mempertanyakan kebenaran apa yang sudah disampaikan Sekdis PUTR Majalengka, sudah sejauh mana tidaklanjut dari pihak kepolisian Polda dan Mabes.

“Investigasi akan terus kami lakukan dengan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) secara menyeluruh terkait proyek yang kami sebutkan tadi,” jelasnya.

Warlan  menambahkan, jika semua data dan bukti-bukti terkait dugaan korupsi peningkatan  jalan Lingkar Timur Majalengka itu sudah lengkap dan Valid memenuhi unsur perbuatan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kasus tersebut akan mereka serahkan ke penegak hukum.

“Jika nantinya ada indikasi disertai bukti-bukti perbuatan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proyek itu, maka kami akan melaporkan masalah ini ke Kementerian PUPR, KPK RI, BPK perwakilan Jabar Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan  Polda Jawa Barat,” tegas Warlan. (Tim Investigasi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here