Home Daerah Memanpaatkan Kekuasaan Jabatannya ASN, Diduga Jadi Bos Proyek

Memanpaatkan Kekuasaan Jabatannya ASN, Diduga Jadi Bos Proyek

85
0

Majalengka-PI. Pelaksanaan pekerjaan kontruksi Jalan, Irigasi di Dinas PUTR Kab..Majalengka, tahun 2020 / 2021 yang menghasilkan mutu dan kualitas yang sangat buruk, Puluhan bahkan ratusan paket pekerjaan yang belum satu tahun pekerjanya sudah mengalami keruksakan, bahkan baru hitungan hari pekerjaan selesai sudah mulai ruksak

Seperti banyak di temui di beberapa ruas jalan atau saluran irigasi, fakta dilapangan dari mulai pelaksanaan pekerjaan sudah menyimpang,  team media menemukan Matrial untuk pemadatan pengerasan, lapisan pondasi bawah hampir semua mengunakan butiran matril obrog, barangkal tanah atras yang tidak ada standar dan ukurun, bahkan dalam pekerjaannya pun asal, tidak dilakukan dulu pengupasan, pembersihan lantai dasar badan jalan yang akan dikerjakan.

Padahal biasanya aturan dari Kementrian PUPR Jenis butiran Obrog apalagi barangkali atras campur tanah tidak masuk dalam spekfikasi. pada pandangannya.  Kami tentu menyayangkan lemahnya pengawasan dari pihak dinas, konsultan terkait pekerjaan tersebut. Ini akan jadi sorotan publik, kepercayaan masyarakat pun mulai tidak percaya dengan pemerintahan yang sekarang, dari beberapa kalangan seperti Media LSM, tokoh masyarakat menilai seolah olah pemerintahan kab.. Majalengka tidak mau mendengar masukan aspirari, keluhan dari masyarakat.

Seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa lembaga sosial kontrol, Ketika mereka mendapatkan temuan saat melaksanakan investigasi kelapangan, dan temuan temuan itu di sampaikan ke pihak dinas PUTR yang bersangkutan , dengan bentuk pengaduan masyarakat tertulis dalam surat konfirmasi yang di tunjukan kepada kepala dinas, tembusan bupati, media, dan pihak APH.

Sangat disayangkan surat konfirmasi yang sudah di layangkan ke pihak dinas PUTR tersebut tidak ada Jawaban atau Respon tanggapan yang baik. Begitu juga dengan tembusan tembusan surat yang sudah di sampaikan kepada bupati. Informasi dari beberapa sumber, bahwa terjadinya mutu kualitas pekerjaan buruk penuh dengan penyimpangan penyebab utamanya adalah ada indikasi Bandar proyek besar dengan tarip harga yang mahal,

Bahkan menurut sumber, untuk mengikuti tender lelang paket proyek di Kabupaten Majalengka sangat lah mustahil, karena semua paket proyek lelang tender atau pun PL itu sudah ada di tangan bandar, Salah satu sumber mengatakan,  jadi kalau ingin mendapatkan paket proyek tidak usah ribet, karena percuma ga akan menang,  dari mulai ULP, Pokja sampai PPK juga sudah di atur gimana bandar Proyek,  jadi kalau mau mendapatkan proyek lebih baik membeli dari bandar proyek,  asal berani beli dengan harga sesuai dengan kesepakatan bandar pasti akan dapat paket proyeknya.

Menurut Sumber Bos Bandar Proyek tersebut, bukan orang sembarang di pemerintahan kab.Majalengka, mungkin ini bisa termasuk katagori KKN,  karena Bos dan bandar proyek yang bermain itu para pejabat elit di pemerintahan kab.. Majalengka,  dengan jabatanya ia mengunakan kekuasaan untuk mengkoordinir mengatur semua paket proyek di pemerintahan kabupaten Majalengka.

Dari berbagai kalangan  menilai pejabat publik apa lagi sebagai ASN  semestinya memahami posisinya sebagai pejabat publik sehingga akan selalu menjadi objek pengawasan masyarakat. Pengawasan masyarakat itu agar pejabat publik tidak mudah memanfaatkan wewenang, jabatan, serta kekuasaannya untuk kepentingan di luar tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat publik.

Sorotan dari beberapa kalang terkait dugaan konflik kepentingan pejabat publik, yakni dari dampak terlibatnya pengaturan, pengkondisian, mapia makelar proyek, dengan pihak kontraktor yang mencuat rame jadi banyak di perbincangkan ditujukan untuk memitigasi potensi korupsi, kolusi, maupun nepotisme di tengah situasi pandemi COVID-19,”(Team Pelita Investigasi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here