Sumedang-(PI).Tiga paket pekerjaan (proyek) Pemkab Sumedang tahun 2021 mangkrak atau tidak selesai 100%. Proyek mangkrak berpotensi merperlambat kemajuan daerah dan sasaran pelaksanaan pembangunan kabupaten Sumedang sepanjang tahun 2021 bisa dinilai tidak tepat sasaran. Total paketnya mencapai 70 miliar rupiah.
Demikian diungkapkan Hidayat, Team Investigasi Lembaga Sosil Kontrol setelah memantau proyek pekerjaan Pembagunan Mesjid Al- Kamil Paninjoan Kecamatan Jatigede dengan Nilai Anggaran Rp 42.612.173.773,45. Dikerjakan PT Indi Daya Karya Pembangunan Jembatan Paninjoan Kecamatan Jatigede Dengan Nilai Rp. 19.440.406.000, 00. Dikerjakan PT ARKINDO Pembangunan Menara Panenjoan Kecamatan Jatigede dengan anggaran Rp 13.622.098.399,27 dikerjakan PT Intimas Energi Utama Terhadap realisasi anggaran dan realisasi pisik pekerjaan yang dibiayai APBD ( Bamprop ) tahun 2021.
“Sangat memiriskan, ketika daerah ini membutuhkan stimulus pertumbuhan ekonomi dari pembangunan yang dibiayai APBD Kabupaten Sumedang justeru anggaran yang telah tersedia tidak terlaksana secara tuntas, proyeknya mangkrak,” jelas Hidayat.
Dijelaskannya, terdapat Tiga paket pekerjaan yang berlokasi di daerah wisata Waduk Jatigede yang tidak selesai 100% tidak selesai tepat waktu sesuai kontrak, tiga paket proyek tersebut semuanya dari Dinas PERKIM Kabupaten Sumedang Pembangunan dengan nilai puluhan miliaran rupiah reali sasi pisiknya ada yang dibawah 50%
Hidayat juga menguraikan kondisi paket paket pekerjaan yang berada di Dinas PERKIM “ ketiga paket tersebut sampai bulan Maret tahun 2022 belum selesai, padahal sudah di berikan perpanjangan waktu 50 hari, dan yang anehnya sampai sekarang pelaksanaan pekerjaan terus berjalan.
Padahal menurut lelalang tender proyek tersebut tender satu tahun, bukan multi yers Menurut Hidayat, proyek tersebut harusnya di hentikan oleh PPK dan Kontraktor penyedia Proyek proyek yang mangkrak tidak sesuai tepat waktu di Bleklist,
Ditanya bagaimana tanggapan soal kondisi proyek mangkrak tersebut, Hidayat dengan tegas meminta Bupati Sumedang untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap kepala dinas berserta pejabat proyek, termasuk mengevaluasi perusahaan perusahaan yang tidak menuntaskan pekerjaan sesuai kontrak.
“Berdasarkan fakta tersebut, kita meminta dan mendesak segera agar Bupati melakukan evaluasi kinerja para Kepala Dinas dan Pejabat Penanggungjawab Proyek, termasuk meminta mengevaluasi perusahaan perusahaan yang tidak sanggup melaksanakan pekerjaan secara tuntas sesuai perencanaan,” pinta Hidayat.”(Team PI)
