Diduga Oknum Kepala puskesmas Sobang, Tidak Merealisasikan Dana Jaminan Persalinan ( JAMPERSAL ) Dan Anggaran Alkes Dari tahun 2019-2022
Lebak Banten-(PI). Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati tambahan belanja pemerintah pusat mulai tahun 2011 sebesar Rp 6,3 triliun. Sehingga total belanja pemerintah pusat menjadi Rp 1.944 triliun. Salah satu penyebab naiknya jumlah belanja tersebut adalah karena ada realokasi anggaran dari transfer daerah ke belanja kementerian lembaga (KL) sebesar Rp 800 miliar.
jaminan persalinan ( JAMPERSAL ) adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. Tujuan program ini adalah menjamin akses pelayanan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.
Tapi dengan adanya program pemerintah pusat jaminan Persalinan( JAMPERSAL ) masih ada juga, oknum puskesmas yang memangpaatkannya untuk kepentingan pribadi seolah-olah aji mungpung. Seperti halnya yang terjadi dipuskesmas Soban kecamatan Soban kabupaten Lebak Banten, diduga Oknum kepala puskesmas Tidak merealisasikan anggaran jaminan Persalinan ( JAMPERSAL ) Alkes.
Menurut narasuber yang tidak mau disebutkan kepada media pelita investigasi, bahwa anggaran dana jaminan persalinan ( JAMPERSAL ) Dan alkes di Puskesmas sobang dari Tahun 2019 sampai Tahun 2022 tidak ada realisasinya, padahal dana untuk jampersal sendiri sangat pantasti dan besar mencapai jutaan rupiah, pemeritah memberikan dana tersebut unutuk menangani masyarakat yang melahirkan melaliu Bidan-Bidan desa.
Lanjut, kami masyarakat mengeluh untuk membayar persalinan denagan nominal sangat besar mencapai 1,500,000-; biyaya peraslinan di kecamatan sobang Lebak Banten, , dengan harga yang sudah di tenteukan begitu besar,, padahal jika melihat aturan pemeritah untuk biyaya persalinan itu sangat geratis bagi yang tidak mampu karna ada jaminan biyaya persalinan ( JAMPERSAL ) dari pemerintah seharusnya tidak boleh terlalu di babankan bagi yang kurang mampu.,” Ujarnya.
Ketika di komfitmasi oleh team Pelita investigasi salah satu bidan yang engan di sebut namanya, kami dari pihak puskesmas tidak mendapatkan jampersal “ungkapnya
Ketika di kompirmasi melalui telpon seluler yosep selaku kepala puskesmas sobang ia mengakui bahwa dana jaminan persalinan ( JAMPER ) dan alkes benar tidak direalisasikan, sesudah mengakui telponnya putus dan terus dihubungi kembali kepala puskesamas Yosep tidak bisa dihubungi sampai berita ini diterbitkan.
Di tempat terpisah kami meminta tanggapan terkait dana program Jaminan Persalinan dan alkes tidak direalisasikan kepada LSM KPAHN humas Yayat angkat bicara, kami mengecam keras kepada oknum-oknum yang menyalahgunakan bantuan pemerintah daerah atau pusat,seperti okum kepala puskesmas Soban kecamatan Soban Kabupaten Lebak Banten yang diduga belum merealisasikan bantuan Jaminan persalinan ( JAMPERMAS ) dan Alkes. Kepeda semua aleman atau kepada lebaga sosial kontrol segera turut serta mengawasi, memonitoring dan menyikapi permaslahan dugaan KKN di Puskesamas kacmatan Soban, supaya program jaminan Persalinan tepat sasaran an terealisasikan. Kami harap Kepada dinas terkait dinkes Kabupaten maupun dinkes provinsi baik dari penegak hukum dari polri maupun Kejaksa harus segera “tegasnya”(iman).
