Cianjur-(PI).”Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR kabupaten Cianjur provinsi Jawa Barat bungkam dan tidak menanggapi surat konfirmasi perihal kegiatan pembangunan kontruksi jalan cor beton yang dilayangkan LSM Komite Penyelamatan Aset Harta Negara ( KPAHN )
Berdasarkan Ketetapan MPR-RI Nomor XU/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang mengamanatkan agar Aparatur Negara mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara responsif, produktif, transparan dan bebas dari KKN.
Upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam penyelenggara pelayanan publik terus dilakukan pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan.
Akan tetapi, pihak Dinas PUPR kabupaten Cianjur seakan bungkam dan tertutup perihal surat Konfirmasi yang dilayangkan oleh LSM Komite Penyelamatan Aset Harta Negara ( KPAHN ) kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Cibinong Hilir – Panyusuhan yang dikerjakan CV, Tri Jaya Bersatu dengan Anggaran Rp. 2.564.098.891,71 dan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan K.H Abdullah Bin Nuh yang Dikerjakan oleh CV Pondowo dengan Nilai Anggaran Rp. 6.959.042.852.96 Tahun Anggaran Tahun 2022D, diduga Kepala Dinas PUPR kabupaten Cianjur tidak menjalankan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Yayat Humas LSM KPAHN mengatakan tidak adanya jawaban atau respon perihal surat tersebut yang kami layangkan, maka pihak Dinas PUPR Kabupaten Cianjur terkait isi surat yang saya lampirkan, hasil investigasi dilapangan terhadap kegiatan tersebut, pelaksanaan peningkatan jalan tersebut disinyalir diduga telah mengurangi mutu kualitas masih tahap pengerjaan sudah pada retak-retak dan tidak sesuai spek diantaranya,
Pelaksanaan kedua paket pekerjaanJalan tersebut di duga mengunakan butiran Matrial seperti LPB pemadatan dan pengerasan badan Jalan mengunakan Matrial Obrog / Barangkal bercampur tanah, bukan butiran jenis Matrial Agregrad yang sesuai spek, ketebalan Volume Jalan Coran/ Betonisasi hanya 15 CM kurang dari 20 Cm, dan tidak memakai LC masih tahap dalam pengerjaan di beberapa titik, tidak pake besi tengahnya, diragukan mutu kualitasnya,”
Kedua Paket Pekerjaan Tersebut diduga mutu kualitas di ragukan dan ketebalan ada 15cm, kurang 20cm,, tidak sesuai spek,
Sementara itu, Isan dari Aliansi Lintas Lembaga Kontrol Sosial mengatakan saya menyikapi tidak transparan nya dinas PUPR kabupaten serang menjadi tolak ukur kami untuk mendorong keterbukaan publik yang kami duga ada kongkalingkong antara PUPR dan para kontraktor,”Pungkasnya.( Tim Investigasi).
