Diduga Proyek Pembangunan Gedung Tata Usaha Tower Pusdiklat Pengawasan BPKP, Berjalan Tanpa Izin
Bogor-(PI)-Proses Pembangunan Gedung Tata Usaha Tower Pusdiklat Pengawasan BPKP yang berada di lokasi Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bagor, Nilai angaran Rp 5.548.097.326.00-, Sumber Dana, APBN. Pelaksana , CV WIDA UTAMA MAKMUR, diduga tak berizin
Pasalnya banyak kejanggalan dengan pembangunan gedung tata usaha Tower pengawasan pusdiklat BPKP tersebut. Mulai dari para pekerja tak memakai APD dan pekerjaan pun asal asalan.
Hal tersebut, menjadi sorotan dan pertanyaan tokoh masyarakat setempat, kalangan ormas pemerhati lingkungan. Bahkan pihak Pemerintah Desa setempat pun merasa heran karna pihak CV yang mengerjakan proyek tersebut tak meminta izin untuk pelaksanaan pembangunan itu.
Mereka mensinyalir, pembanguna gedung tata usaha tower pengawasan pusdiklat BPKP tak mengantongi Amdal yang merupakan persaratan yang di penuhi untuk mendapatkan izin pembangunan atau kegiatan yang di tetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Berdasarkan penulusuran tim awak media Pelita Investigasi ke lokasi proyek pembangunan gedung, Nampak para pekerja tanpa memakai APD. Saat awak media mencoba mengkomfirmasi para pekerjan ” Dari awal pembangunan kami tak menggunakan APD, situasi pekerjaan yang sangat rumit dan sulit bagi kami menggunakan APD, karna banyak tanah yang merumitkan pekerjaan, seharusnya tanah tersebut sudah di buang”ungkapnya
Di tempat terpisah Ketua KPMD Desa Pandansari Ade Hanafi mengatakan, informasi dari pemerintah Desa Pandansari pekerjaan proyek pembangunan ini tak ada izin dari Desa dan Wilayah setempat, Sayah juga merasa heran ko kenapa tidak izin ke Desa setempat”tuturnya
“Sayah harap kepada media dan organisasi masyarakat Ormas untuk membantu keberada izin pembangunan tersebut, Karna yang sayah hawatirkan untuk jangka panjangnya pembangunan menimbulkan masalah dari aspek lingkungan Amdalnya yang akan melibatkan pemerintah Desa”ungkapnya, (Iman/AH)
