Majalengka-(PI). Kerusakan saluran irigasi penunjang produksi Pertanian Kecamatan Rajagaluh Kab. Majalengka, terus menjadi sorotan. Proyek Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu ) Daerah Kabupaten Kota dengan Nilai Anggaran Rp 5.442.324.000 – yang di Kerjakan CV BIMA sebagai Rekanan dari Dinas PUPR Kabupaten Majalengka tahun Anggaran 2022 yang mana proyek baru beberapa bulan sudah mengalami kerusaksan yang sangat parah itu diduga karena terjadi kegagalan konstruksi.
Aktivis Penggiat Anti Korupsi Adang mengatakan, saluran irigasi yang di bangun tahun 2022 Kerusakannya sangat parah. Bahkan TPT Dinding Saluran Irigasi di beberapa titik ambruk di sepanjang saluran hancur.
Terlihat Jelas Pasangan Pondasi yang terseret arus air mengambang, jelas terlihat bahwa pekerjaan galian untuk pondasi asal asalan tidak di kerjakan sesuai spek, kerusakan proyek tersebut terjadi dalam waktu seumur jagung.
Dia menuding kerusakan itu karena kegagalan konstruksi. Fondasi dan bahan yang digunakan tidak sesuai takaran spesifikasi dalam rencana anggaran biaya (RAB). Jika bahan yang digunakan untuk pembangunan itu sesuai spesifikasi, dipastikan tidak mudah rusak. Apalagi, kata dia, sejauh ini kondisi cuaca cenderung normal. Tidak ada hujan dengan intensitas tinggi. Tetapi, saluran irigasi itu sudah hancur.
Adang menduga, campuran semen terlalu sedikit. Akibatnya, meski hanya dialiri air dengan volume rendah, saluran itu rusak. Dinas PUTR Majalengka wajib bertanggung jawab. Dengan demikian, saluran tersebut wajib dibangun kembali.
Jika hanya diperbaiki sebagian, akan rusak kembali. Sebab, bahan yang digunakan di sepanjang jaringan itu sama. Kemudian, kerusakannya menyeluruh. Jika perbaikan hanya di beberapa titik akan kembali rusak.
Adang berharap, perbaikan segera dilakukan, mumpung masih dalam masa pemeliharaan dan tanggung jawab pihak rekanan
Jika dibiarkan, bisa merambah pada bagian dinding. ”Kalau kerusakannya tambah parah, akan tambah banyak biaya yang dikeluarkan,” ungkapnya kemarin
Sementara Kabid PADA ( PPK ) Nono yang bersangkutan dalam proyek tersebut tidak memberikan respon, atau atau jawaban, padahal dari LSM KPAHN beberapa waktu yang lalu sudah melayangkan surat konfirmasi yang di tujukan kepada kepala dinas PUTR Pemkab Majalengka, tapi sampai sekarang belum ada respon atau pun jawaban
Menurut Adang, ada informasi, bahwa permasalahan tersebut sudah di laporkan ke pihak APH, dan sudah di tangani oleh pihak kepolisian Polda Jabar, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya, padahal kalau melihat fakta hasil pekerjaan itu sudah jelas ada indikasi kerugian keuangan negara, yang mana proyek tersebut baru beberapa bulan sudah mengalami kerusakan yang sangat parah, dan sampai sekarang belum ada perbaikan, itu jelas ada indikasi proyek gagal kontruksi, dan dari pihak APH harus turun untuk penyelidikan, atas dasar dari aduan dari masyarakat Ungkap Adang,”Tim.Bersambung……….
