ALIANSI MASYARAKAT BERSATU TAGIH JANJI KOMISI III HADIRKAN DIREKSI KOMISARIS JASWITA DAN BIRO BUMD JABAR. PJ GUBERNUR DIHIMBAU TANGGAPI ASPIRASI MASYARAKAT.
Bandung-(PI). Aliansi Masyarakat Bersatu, kembali mempertanyakan dan menagih janji Komisi III DPRD Jabar yang berjanji menjadwalkan ulang audiensi terkait persoalan maladministrasi BUMD Jaswita Jabar.
Juru bicara aliansi Ashwin Hermawan S ketika dimintai keterangan menjelaskan bahwa Komisi III DPRD Jabar memang berjanji mereschedule audiensi tanggal 1 Agustus 2023 silam yang bisa dikatakan gagal karena tidak dihadiri pihak Jaswita maupun Biro BUMD Jabar. Selain telah menginformasikan melalui surat kepada seluruh fraksi di Komisi III hasil kegagalan audiensi tersebut kami juga sudah mencoba menanyakan kepada sekretariat dewan melalui nara hubung aliansi saudara Hilmi Ali Zahid pada tanggal 25 Agustus 2023.
Namun diabaikan dan tidak ditindak lanjuti jelasnya. Mungkin pihak Jaswita dan Biro BUMD menganggap aliansi telah berhasil ditumpas dan berhenti menyoroti Jaswita, sindirnya. Lebih lanjut Ashwin mengingatkan bahwa aliansi masih terus memantau kegiatan Jaswita dan mencatat serta mengumpulkan data sampai hari ini, saya bersama anggota aliansi lain seperti kang Anep Saepuloh dan kang Asep Marshal selalu berkoordinasi dan berkomunikasi setiap ada informasi terbaru di lapangan terkait pengelolaan badan usaha milik daerah ini, sambungnya. Kami menunggu niat baik para anggota dewan di Komisi III yang terhormat, kalau ini tidak Ada tanggapan terus Kami akan segera Melaporkan Ke Aparat Penegak Hukum (APH),”ungkapnya
Terutama saudara Sugianto Nainggolah dan Husin yang berjanji untuk menunaikan janjinya menjadwalkan ulang audiensi dengan menghadirkan Direksi, Komisaris Jaswita dan Biro BUMD Jabar. Kami juga menghimbau kepada PJ Gubernur Jabar yang baru bertugas untuk dapat segera mengevaluasi keberadaan serta pengelolaan BUMD Jaswita Jabar, dengan segala persoalan dan praktek KKN nya yang masih kami soroti sampai hari ini.”tegasnya.
Kami sudah jauh melangkah terkait pengawasan kegiatan dan aset milik Jaswita, jangan bermain-main dengan anggaran dalam perubahan RKPD tahun 2023 yang menyangkut pembiayaan daerah khususnya penyertaan modal BUMD, perhatikan betul realisasi, peruntukan dan sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah karena ini menjadi concern utama kami, ucap Ashwin mengakhiri,”(Bambang K ).
