Hukum & Kriminal

Ketua Kordinator ALIANSI AJAMSI TIPIKOR Jawa Barat, Resmi laporkan Bacaleg Inisial JR Dapil III Kab Ciamis Dugaan Money Politik Dan Memakai Pasilitas Negara Ke GAKKUMDU

Ciamis-(PI).Ketua Kordinator ALIANSI JURNALI ADVOKAT LBH LSM ORMAS AWASI TIPIKOR Jawa Barat Wiranata resmi laporkan Bacaleg dapil III Inisial JR ke GAKKUMDU Kabupaten Ciamis dengan Dugaan JR kebetulan dalam kompanye nya telah melakukan money Politik dan memakai pasilitas Negara,

Menurut ketua Ketua ALIANSI AJAMSI TIPIUKOR wiranata mengatakan kepada media Pelita Investigasi, meskipun melaporkan hal tersebut karena saat kampanye no urut 5n Bacaleg inisial JR Dapil III Dari Partai Demokrat Hasil temuan tim ALIANSI AJAMSI TIPIKOR bahwasanya ada money politik dan dalam kompanyenya Memakai pasilitas Negara,”Tandasnya .

Lanjut Wiranata,sekarang di Pemilu tahun 2024 ini, ada kejadian yang dilakukan oleh No urut 5 dapil 3 dari Partai Demokrat Inisial JR Ini udah mencoreng Nama Baik Partai , saya menegaskan bahwa politik uang dan memakai Pasilitas pemerintah/Negara harus dilawan, serta harus terus disosialisasikan kepada masyarakat bahwa politik uang berbahaya. Dan sosialisasi ini merupakan tugas kita bersama untuk mensosialisasikannya. Termasuk melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, figur publik dan semua pihak yang runtuh sekaligus mensosialisasikan tolak politik uang. Politik uang sangat berbahaya karena pada akhirnya hanya akan melahirkan pemimpin atau wakil rakyat yang hanya peduli terhadap kelompok atau golongannya, pemimpin atau wakil rakyat yang disetir oleh segelintir pemodal dan memunculkan,”Tegas nya.

Pemimpin atau wakil rakyat yang tidak mempunyai kapasitas mumpuni sebagai pemimpin atau wakil rakyat. Politik uang merusak pemilu dan prinsip demokrasi. Politik uang hanya akan menyuburkan korupsi, keputusan-keputusan yang hanya menguntungkan kelompok atau golongan. Politik uang politik yang berbiaya mahal. Dengan politik uang, menarik suara atau simpati masyarakat dengan sogokan bukan karena kepercayaan atau program. Hasilnya, tentu saja pemimpin atau wakil rakyat yang jauh dari kapasitasnya, Karena itu politik, uang harus kita lawan bersama-sama. Dan kampanye anti politik uang harus di masifkan kembali. Instrumen pengawasan harus lebih ketat dalam pengawasan politik uang, Meskipun telah ditetapkan bahwa larangan politik uang tertuang pada Pasal 278 ayat (2), 280 ayat (1) huruf j, 284, 286 ayat (1), 515 dan 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Seperti Pasal 280 ayat (1) huruf j yang menyebutkan, “Penyelenggara, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada calon pemilih dalam pemilu”. UU 7/2017,” simpulnya, “Tim.Bersambung……….

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button