SUBANG – (PI). Aktivis KOMPAK menyoroti anggaran pemeliharaan jalan dan drainase yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Subang tahun 2026. Sorotan muncul setelah adanya keluhan warga terkait salah satu titik pekerjaan pemeliharaan jalan yang dinilai kurang maksimal dan terkesan asal-asalan.
Ketua KOMPAK Dedi Rosyadi mengatakan pihaknya mempertanyakan besaran anggaran pemeliharaan jalan dan drainase atau gorong-gorong yang bersumber dari APBD Kabupaten Subang. Menurutnya, kegiatan pemeliharaan rutin harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administrasi.
“Kami meminta Dinas PUPR Subang terbuka terkait total anggaran pemeliharaan jalan dan drainase tahun ini. Jangan sampai anggaran besar tetapi hasil pekerjaan di lapangan dikeluhkan masyarakat,” ujarnya.
Sorotan tersebut muncul setelah salah seorang warga mengeluhkan kualitas pekerjaan pemeliharaan jalan di wilayah Belendung yang dinilai kurang rapih dan tidak maksimal. Warga menilai terdapat titik pekerjaan yang pengerjaannya minim kualitas sehingga menimbulkan dugaan pekerjaan dilakukan secara asal-asalan.
“Baru diperbaiki tapi kondisinya terlihat kurang bagus dan tidak rapih. Masyarakat tentu berharap pekerjaan pemeliharaan dilakukan serius karena menggunakan uang negara,” ungkap warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
KOMPAK menilai pemeliharaan jalan dan drainase merupakan sektor yang rawan terjadi dugaan pemborosan anggaran apabila pengawasan lapangan lemah. Karena itu pihaknya meminta adanya evaluasi terhadap kualitas pekerjaan di lapangan, termasuk transparansi titik kegiatan, volume pekerjaan, dan pihak pelaksana.
Selain itu, aktivis juga meminta Inspektorat Kabupaten Subang melakukan monitoring terhadap kegiatan pemeliharaan infrastruktur agar seluruh pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan tidak merugikan keuangan daerah.
“Kami tidak ingin pemeliharaan hanya formalitas serapan anggaran. Kualitas pekerjaan harus benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Dedi. (Permana.WT)
