BANDUNG – (Pi). Kantor Pertanahan Kota Bandung hari ini menerima kunjungan studi tour dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Kegiatan ini diselenggarakan khusus untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta memperkuat implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju penetapan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Rombongan dari Jakarta Utara disambut secara resmi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung beserta jajaran pejabat struktural dan tim penyelenggara pelayanan. Dalam pertemuan tersebut, kedua satuan kerja membuka ruang diskusi yang mendalam, berbagi pengalaman nyata di lapangan, serta bertukar praktik terbaik yang telah dijalankan masing-masing wilayah.
Berbagai bahasan krusial dibahas, mulai dari strategi percepatan penyelesaian sengketa pertanahan, inovasi layanan berbasis digital untuk memudahkan akses masyarakat, hingga langkah-langkah konkret dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta kewenangan. Kedua belah pihak juga saling memaparkan tantangan yang dihadapi di wilayah masing-masing dan merumuskan solusi yang bisa diadopsi bersama.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung menyambut baik kunjungan ini. “Kami sangat senang bisa berbagi pengalaman sekaligus belajar dari praktik unggul yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara. Sinergi antar satuan kerja adalah kunci agar seluruh layanan pertanahan di bawah naungan Kementerian ATR/BPN bisa terus meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan dari Kantor Pertanahan Jakarta Utara menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi sarana pembelajaran yang berharga. “Kami melihat banyak hal yang bisa kami tiru dan kembangkan dari sistem tata kelola serta inovasi pelayanan yang ada di Bandung. Semoga nanti kami juga bisa menyajikan hal-hal bermanfaat untuk dibagikan kembali,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antar satuan kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN semakin erat. Selain itu, pertukaran pengalaman ini diharapkan menjadi landasan untuk terus memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat, serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan birokrasi pertanahan yang profesional, berintegritas tinggi, dan benar-benar berorientasi pada pelayanan prima.(Bambang.K)
