KARANGNUNGGAL, TASIKMALAYA | Pelita Investigasi – Pemberitaan terkait pembangunan sumur bor senilai Rp50.000.000 bersumber Dana Desa Tahap II Tahun 2026 di Kampung Ciawitali, Desa Karangnunggal, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, tidak akan dibiarkan selesai hanya sampai di halaman media. Redaksi Pelita Investigasi menegaskan akan menindaklanjuti kasus ini melalui jalur resmi, dengan melayangkan surat kepada Bupati Kabupaten Tasikmalaya sekaligus menyampaikan konfirmasi resmi kepada Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya.
Tim lapangan Pelita Investigasi telah mencatat sejumlah fakta kunci saat pengecekan di lokasi beberapa pekan terakhir. Pembangunan sumur bor senilai Rp50 juta tersebut berdiri di atas tanah yang diakui sebagai milik pribadi Kepala Desa Karangnunggal, Herliman Idris. Saat dikonfirmasi, Kades menyampaikan bahwa tanah tersebut telah dihibahkan untuk kepentingan warga dan kepentingan umum.
Namun hingga dua kali pemberitaan diterbitkan, bukti pendukung berupa Akta Hibah dari PPAT, Sertifikat Hak Milik atas nama Pemerintah Desa, maupun Berita Acara penyerahan aset ke dalam inventaris aset desa, belum dapat ditunjukkan secara otentik. Ketua LPM Desa Karangnunggal, Jaja, juga mengakui dirinya tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan proyek tersebut dan belum memperoleh kejelasan resmi terkait status hibah tanah itu sendiri. Sementara itu, warga Kampung Ciawitali menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait transparansi penggunaan anggaran serta manfaat nyata dari sumur bor tersebut bagi kehidupan mereka.
Kondisi ini pun menimbulkan pertanyaan publik sehubungan dengan sejumlah aturan yang berlaku, yakni UU No. 6 Tahun 2014 jo UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa Pasal 77 hingga Pasal 78 mengenai pengelolaan aset desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, serta Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang aset desa, yang mengamanatkan setiap aset hasil penggunaan Dana Desa wajib menjadi milik pemerintah desa secara sah dan tercatat dengan benar.
Keputusan untuk melanjutkan langkah ini diambil setelah Pimpinan Redaksi Pelita Investigasi, tim lapangan, dan tim hukum media menggelar musyawarah redaksi. Langkah tersebut berpijak pada UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 6 yang menegaskan pers nasional memiliki tugas memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi, serta menjalankan fungsi pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 3 UU Pers yang menempatkan pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus kontrol sosial, serta Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 yang mewajibkan wartawan untuk terus menguji informasi dan menjalankan prinsip check and balance.
“Pemberitaan tidak boleh berhenti di situ saja. Hasil musyawarah redaksi sudah tegas, kami wajib menindaklanjutinya. Kami akan melayangkan surat resmi kepada Bupati Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus menyampaikan konfirmasi dan laporan resmi kepada Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya terkait sumur bor Dana Desa di Desa Karangnunggal ini,” ujar Pimpinan Redaksi Pelita Investigasi, Sabtu (15/11/2026).
Pimpinan Redaksi menambahkan, dua langkah resmi ini diperlukan agar kasus ini menjadi bahan evaluasi, audit investigasi, serta pembinaan secara menyeluruh. Surat yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Tasikmalaya disampaikan agar selaku pemegang kewenangan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, Bupati dapat mengevaluasi secara menyeluruh pengelolaan Dana Desa di wilayah Karangnunggal. Sementara konfirmasi kepada Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya ditujukan agar pihak Inspektorat dapat melakukan pengecekan menyeluruh atas legalitas hibah tanah dan status aset sumur bor senilai Rp50 juta tersebut, apakah sudah sah tercatat sebagai aset desa atau belum.
“Kami ingin pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya benar-benar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita tidak boleh membiarkan anggaran publik senilai Rp50 juta digunakan untuk membangun fasilitas umum, sementara status tanah yang menjadi lokasinya masih meninggalkan banyak pertanyaan. Jika dibiarkan, hal ini dapat menjadi preseden yang kurang baik bagi pengelolaan Dana Desa di tempat lain,” pungkas Pimpinan Redaksi.
Hingga rilis ini diterbitkan, Pelita Investigasi tetap membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.(Red)
