Indramayu-(PI). asus yang menimpa keluarga Martono kembali mencuat ke permukaan dan menjadi sorotan publik. Perkara yang berawal dari hubungan kerja sama usaha dalam sistem Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) tersebut berkembang menjadi polemik hukum yang lebih luas setelah muncul dugaan penipuan administrasi pada sebuah surat pernyataan yang diduga palsu, serta sorotan terhadap penanganan laporan oleh aparat penegak hukum (APH) di Indramayu. Kondisi ini memicu pertanyaan dari berbagai pihak mengenai kesesuaian antara fakta di lapangan dengan proses hukum yang berjalan.
Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai duduk perkara tersebut, awak media melakukan penelusuran langsung dan mendatangi kediaman Martono pada Minggu (22/2/2026) di wilayah Indramayu. Dalam wawancara tersebut, Martono memaparkan kronologi awal yang menurutnya menjadi titik mula munculnya konflik yang kemudian berkembang menjadi sengketa berkepanjangan.
Awal Mula Kerja Sama dalam Sistem Mavrodi Mondial Moneybox (MMM)
Menurut penuturan Martono, polemik tersebut bermula dari hubungan kerja sama usaha yang dijalankan melalui sistem Mavrodi Mondial Moneybox (MMM). Dalam sistem tersebut, Muslik bin Toyib diketahui ikut bergabung sebagai member aktif sekaligus menanamkan dana sebagai bagian dari aktivitas yang dijalankan saat itu.
Martono menjelaskan bahwa pada masa itu Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) berjalan sebagai sebuah usaha berbasis komunitas, di mana setiap anggota memiliki akun masing-masing yang telah terverifikasi secara mandiri.
Mekanisme Akun dalam Sistem Mavrodi Mondial Moneybox (MMM)
Dalam mekanisme yang berlaku, setiap anggota memiliki kendali penuh terhadap akun miliknya sendiri. Seluruh aktivitas transaksi, termasuk penerimaan dana maupun proses penarikan (withdraw), tercatat langsung dalam sistem akun masing-masing anggota.
Menurut Martono, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap anggota bertanggung jawab secara mandiri atas aktivitas transaksi yang terjadi pada akun mereka masing-masing dan tidak berada di bawah kendali pribadi anggota lain.
Permintaan Laba Dibayar Lebih Awal
Dalam perjalanan kerja sama tersebut, Martono menyebut Muslik bin Toyib pernah meminta agar laba dari aktivitas yang dijalankan melalui sistem Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) dibayarkan terlebih dahulu sebelum proses perhitungan keuntungan selesai.
Menanggapi permintaan tersebut, Martono mengaku sempat memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 sebagai pembayaran laba yang diminta lebih awal.
Investasi 50 Juta yang Kemudian Dipersoalkan
Di sisi lain, Muslik bin Toyib juga diketahui memiliki dana sebesar Rp. 50.000.000 yang ditempatkan dalam sistem Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) melalui akun miliknya sendiri sebagai member komunitas tersebut.
Dana tersebut pada awalnya merupakan bagian dari aktivitas yang dijalankan dalam sistem Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) yang diikuti oleh sejumlah anggota komunitas dengan mekanisme akun yang berbeda.
Namun dalam perkembangannya, dana Rp. 50.000.000 tersebut kemudian dianggap sebagai utang pribadi yang harus diakui oleh Martono. Perbedaan pandangan mengenai status dana tersebut kemudian memicu perselisihan antara kedua pihak.
Dugaan Munculnya Surat Pernyataan Palsu
Perselisihan tersebut semakin berkembang setelah muncul sebuah surat pernyataan yang disebut-sebut sebagai dokumen terkait utang piutang antara Muslik bin Toyib dan Martono, anak dari almarhumah Wastinah.
Namun pihak keluarga Martono menyebut bahwa dokumen tersebut tidak pernah dibuat maupun disepakati oleh Martono.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, surat tersebut diduga dibuat oleh Subani yang disebut sebagai adik kandung Muslik bin Toyib. Dalam dokumen itu, rumah milik keluarga Martono yang beralamat di Blok Anjun No.1 RT 002 RW 003 Desa Tenajar Lor, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu disebut dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang.
Upaya Mediasi di Tingkat Desa
Situasi yang semakin memanas kemudian mendorong adanya upaya mediasi di tingkat desa. Martono mengungkapkan bahwa dirinya pernah dipanggil oleh kepala desa untuk membahas persoalan tersebut dengan tujuan mencari jalan penyelesaian antara dirinya dengan Muslik bin Toyib.
Namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan yang tuntas sehingga konflik terus berlanjut.
Proses Perkara di Pengadilan
Perselisihan tersebut kemudian berlanjut hingga memasuki proses hukum di Pengadilan Negeri Indramayu. Berdasarkan dokumen yang dihimpun, perkara tersebut berjalan melalui sejumlah tahapan proses hukum yang berkaitan dengan objek rumah sengketa milik keluarga Martono.
Pada 30 Juni 2016, pengadilan mengabulkan permohonan eksekusi terhadap objek rumah yang menjadi sengketa dalam perkara tersebut. Keputusan tersebut kemudian menjadi dasar bagi langkah hukum lanjutan terkait status kepemilikan dan penguasaan objek perkara.
Selanjutnya pada 14 Juli 2016, diterbitkan Berita Acara Sita Eksekusi atas objek rumah tersebut. Dokumen ini menandai dilaksanakannya tindakan penyitaan secara resmi oleh pengadilan terhadap rumah yang menjadi bagian dari sengketa antara para pihak.
Kemudian pada 26 Oktober 2016, pengadilan mengeluarkan surat pemberitahuan pelaksanaan lelang terhadap objek perkara. Surat tersebut menjadi bagian dari rangkaian proses hukum lanjutan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara atas objek rumah yang sebelumnya tercantum dalam dokumen sengketa utang piutang yang dipersoalkan oleh pihak keluarga Martono.
Penghancuran Rumah pada Maret 2017
Peristiwa yang paling menyita perhatian terjadi pada Maret 2017, ketika rumah milik orang tua Martono dilaporkan mengalami penghancuran oleh sekelompok orang.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, tindakan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok yang disebut sebagai suruhan dari pihak Muslik bin Toyib. Dalam peristiwa tersebut, beberapa saksi menyebutkan adanya keberadaan saudara dari pihak Muslik yang terlihat berada di lokasi dan diduga mengomandoi tindakan pengrusakan rumah tersebut.
Akibat kejadian itu, rumah keluarga Martono mengalami kerusakan parah setelah dihancurkan secara beramai-ramai oleh kelompok tersebut.
Laporan Polisi oleh Ibu Kandung Martono
Pasca kejadian tersebut, Wastinah (ibu kandung Martono), bersama Martono dan anaknya melaporkan peristiwa pengrusakan rumah tersebut kepada pihak kepolisian yakni ke pihak Polsek Sukagumiwang dan ke Polres Indramayu.
Laporan tersebut disampaikan kepada aparat kepolisian setempat dengan harapan agar kejadian tersebut dapat diproses melalui penyelidikan dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Munculnya Informasi Penghentian Perkara
Namun dalam perkembangan selanjutnya, keluarga Martono mengaku terkejut setelah muncul informasi bahwa perkara yang mereka laporkan tersebut telah dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh aparat penegak hukum. Informasi tersebut disebut muncul tanpa adanya penjelasan yang dianggap memadai kepada pihak pelapor mengenai alasan penghentian perkara tersebut.
Kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan dari pihak keluarga terkait dasar pertimbangan penghentian penyidikan, mengingat sebelumnya mereka telah menyampaikan laporan serta keterangan mengenai dugaan pengrusakan rumah yang terjadi.
Rumah Dieksekusi, Keluarga Tinggal di Tenda
Ketegangan kembali memuncak pada tahun 2018 ketika proses eksekusi rumah dilaksanakan oleh pihak Pengadilan Negeri Indramayu. Pada saat itu Martono diketahui sedang mengalami cedera pada kaki kiri akibat kecelakaan lalu lintas ketika mengurus upaya hukum di Jakarta sehingga tidak dapat menyaksikan langsung jalannya proses eksekusi.
Dalam proses tersebut, Martono bersama keluarganya sempat dibawa ke fasilitas kesehatan puskesmas oleh pihak kepolisian sehingga tidak berada langsung di lokasi saat eksekusi berlangsung.
Pasca eksekusi, rumah keluarga tersebut diketahui telah rata dengan tanah. Martono bersama keluarganya bahkan sempat bertahan hidup dengan mendirikan tenda darurat di bahu jalan di depan lokasi rumah.
Situasi tersebut semakin berat setelah almarhumah Wastinah meninggal dunia saat keluarga masih tinggal di tenda darurat tersebut.
Sorotan terhadap Penanganan Kasus
Situasi tersebut memunculkan sorotan publik terhadap proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum di Indramayu yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan fakta yang terjadi di lapangan.
Harapan Penegakan Hukum yang Objektif
Kasus ini menjadi gambaran kompleks mengenai konflik usaha yang berkembang menjadi persoalan hukum dan sosial di tengah masyarakat. Perkara tersebut menunjukkan bagaimana sebuah hubungan kerja sama dalam kegiatan ekonomi komunitas dapat berubah menjadi sengketa berkepanjangan ketika terjadi perbedaan penafsiran mengenai tanggung jawab dan status dana yang terlibat.
Perkembangan kasus ini masih menjadi perhatian berbagai pihak yang berharap agar setiap proses hukum dapat berjalan secara objektif, transparan, serta berpijak pada fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.(,”Tim red)
