GARUT | Pelita Investigasi — Aliansi Jurnalis Advokat LBH LSM Ormas Awasi TIPIKOR (AJAMSI-TIPIKOR) hingga hari ini belum menerima tanggapan apa pun dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut terkait surat konfirmasi dan permintaan informasi publik yang diserahkan pada 29 Oktober 2026. Surat bernomor 037/AJAMSI-TIPIKOR/X/2026 tersebut memuat temuan penting hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2025.
Dalam surat tersebut, AJAMSI-TIPIKOR meminta penjelasan tertulis dan dokumen pendukung terkait tiga kelompok temuan utama: penatausahaan Dana BOSP yang tidak sesuai ketentuan pada 17 satuan pendidikan (14 SDN dan 3 SMPN), kelemahan pengawasan penyelenggaraan PKBM, serta kesalahan klasifikasi penganggaran belanja senilai lebih dari Rp2,1 miliar. Salah satu hal yang ditanyakan adalah sisa kelebihan pembayaran BOSP yang belum disetorkan sebesar Rp119.680.800,00.
Masa tanggapan atas surat konfirmasii telah berlalu, namun hingga berita ini dimuat, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut belum memberikan penjelasan maupun dokumen yang diminta.
Sangat Disayangkan, Ada Indikasi Pelanggaran UU KIP
Koordinator AJAMSI-TIPIKOR Jawa Barat, Y.A Wiranata, menyatakan sangat menyayangkan sikap pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang mengabaikan permintaan informasi publik tersebut.
“Kami sangat menyayangkan sikap pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang tidak merespons permintaan informasi ini. Padahal berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4, setiap orang berhak memperoleh informasi publik dan badan publik wajib memberikan akses informasi yang dimohon. Mengabaikan permintaan informasi tanpa alasan hukum yang sah merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif.”
Y.A Wiranata juga mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 16, pimpinan instansi wajib menindaklanjuti temuan BPK dalam waktu 60 hari sejak LHP diterima dan melaporkan kemajuannya secara berkala.
“Ketidakseriusan pihak Dinas Pendidikan dalam menindaklanjuti temuan BPK ini sangat kami pertanyakan. Kami juga menegaskan kembali bahwa berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 17 ayat (3), pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan sanksi pidana. Pelunasan kerugian negara hanya menghilangkan sanksi pidana denda, sedangkan sanksi pidana penjara tetap dapat dijatuhkan oleh pengadilan jika ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian berat.”
Dokumen Lengkap Akan Diserahkan ke Aparat Penegak Hukum
Karena tidak adanya tanggapan yang memadai dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Y.A Wiranata menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam.
“Karena upaya konfirmasi secara Resmi ini tidak direspons, maka kami terpaksa akan mengambil langkah hukum. Seluruh dokumen, salinan LHP BPK, bukti penyerahan surat, dan kronologi pengabaian ini akan segera kami serahkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”
AJAMSI-TIPIKOR berharap penegak hukum dapat menelusuri secara objektif seluruh temuan ketidakpatuhan pengelolaan dana pendidikan tersebut, guna memastikan tidak ada dana rakyat yang hilang atau disalahgunakan.(Red)
