TASIKMALAYA-(PI). Skandal pengelolaan Dana Desa mencuat di Desa Karangnunggal, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Pembangunan sumur bor senilai *Rp 50.000.000* dari Dana Desa Tahap II Tahun 2026 di Kampung Ciawitali ternyata dibangun di atas tanah milik pribadi Kepala Desa Karangnunggal, Herliman Idris, dengan status tanah hibah yang hingga kini belum jelas dan diduga bodong.
Proyek yang seharusnya untuk kepentingan air bersih warga ini justru menimbulkan konflik kepentingan dan dugaan penyalahgunaan uang negara.
Kepala Desa Karangnunggal, Herliman Idris, saat dikonfirmasi Kamis (29/10/2026), berdalih tanahnya sudah dihibahkan.
“Tanah itu kebetulan tanah saya. Ya, hitung-hitung membantu warga,” kilahnya.
Namun, klaim tersebut terbantahkan. Hingga berita ini diturunkan, Kades tidak mampu menunjukkan bukti akta hibah resmi dari PPAT, batas tanah, luas tanah, dan sertifikat atas nama Pemerintah Desa. Status hibah pun menjadi gelap dan belum jelas secara hukum.
Ketua LPM Desa Karangnunggal, Jaja, bahkan mengaku tidak dilibatkan dalam pelaksanaan proyek Rp 50 juta tersebut.
“Kalau perencanaan kami diundang. Tapi pelaksanaannya saya tidak dilibatkan. Tahu ada pengerjaan justru dari warga. Soal tanah hibah itu juga tidak pernah dibahas terbuka,” tegas Jaja.
*Langgar UU Desa, Terancam Pidana*
Secara regulasi, pembangunan tersebut diduga kuat melanggar aturan pengelolaan Dana Desa:
*1. UU No. 6 Tahun 2014 jo UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa Pasal 77 dan 78:* Aset desa dari Dana Desa wajib menjadi kekayaan desa dan tertib administrasi.
*2. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 19:* Belanja desa harus menghasilkan aset desa. Jika dibangun di tanah pribadi yang belum jelas hibahnya, tidak bisa dicatat jadi aset.
*3. Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa Pasal 10 & 15:* Tanah untuk pembangunan dari APBDesa harus milik desa. Hibah wajib dengan Akta Hibah PPAT, sertifikat atas nama desa, dan tercatat di inventaris aset.
Pengamat hukum Ido, S.H., menegaskan jika status tanah hibah belum jelas, maka proyek Rp 50 juta itu cacat hukum.
“Ini uang negara Rp 50 juta. Kalau dibangun di tanah pribadi Kades yang status hibahnya belum jelas dan diduga bodong, hanya klaim lisan, ini jelas melanggar UU Desa dan Permendagri Aset Desa. Tidak bisa aset desa berdiri di tanah pribadi. Ini berpotensi menjadi temuan pidana korupsi,” tegas Ido.
Publik kini menanti, mana bukti akta hibah tanah Rp 50 juta itu? Jika tidak ada, patut diduga ada modus mengalirkan Dana Desa ke tanah pribadi.”( Ade).
