Tasikmalaya — (PI). Pengadaan layanan internet dan jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026 senilai lebih dari Rp4,49 miliar menjadi sorotan publik. Media Swara Nasional Pos dan Pelita Investigasi melayangkan surat konfirmasi terkait legalitas proses pengadaan, efisiensi anggaran, hingga kebutuhan teknis layanan.
Berdasarkan data RUP, terdapat tiga paket pengadaan strategis yakni layanan jaringan intra pemerintah daerah Rp2,35 miliar, layanan akses internet terpusat OPD Rp1,27 miliar, dan layanan internet data center/server Rp863,5 juta.
Sorotan muncul karena jadwal pengadaan tercatat berlangsung pada Desember 2025, sementara status dalam dokumen RUP menunjukkan “Pra DIPA/DPA: Tidak”. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar hukum pelaksanaan pengadaan sebelum DPA efektif.
Selain itu, selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak dinilai sangat tipis atau di bawah satu persen, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai proses penyusunan HPS, survei pasar, hingga negosiasi harga.
Aspek teknis pengadaan juga dipertanyakan, mulai dari kebutuhan bandwidth hingga 1.500 Mbps, dedicated internet 1.000 Mbps, SLA 99,9 persen, hingga penggunaan BGP. Media menilai perlu ada penjelasan apakah spesifikasi tersebut benar-benar sesuai kebutuhan riil perangkat daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, Diskominfo Kota Tasikmalaya belum memberikan jawaban resmi tertulis atas surat konfirmasi yang dilayangkan media.(Dhera)
