Subang-(PI). 18 Mei 2026, Sejumlah jurnalis mengeluhkan sulitnya memperoleh akses wawancara di Kantor Layanan Haji dan Umroh Kabupaten Subang saat hendak melakukan konfirmasi terkait pelayanan dan aktivitas keberangkatan haji.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, awak media yang datang untuk menjalankan tugas jurnalistik mengaku tidak mendapatkan respons yang maksimal dari pihak staf kantor. Bahkan, menurut keterangan yang diterima wartawan, staf menyampaikan bahwa untuk tahun ini tidak ada anggaran khusus media.
Selain itu, staf juga disebut mengarahkan agar seluruh urusan berkaitan dengan media dilakukan langsung kepada pimpinan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pola komunikasi dan keterbukaan informasi publik di lingkungan pelayanan haji Kabupaten Subang.
Padahal, media massa memiliki peran penting sebagai kontrol sosial dan penyampai informasi kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, wartawan dilindungi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, termasuk dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Sikap tertutup terhadap media dikhawatirkan dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, terlebih pelayanan haji merupakan program yang menggunakan anggaran negara dan menyangkut pelayanan umat.
Masyarakat berharap pihak pimpinan Kantor Layanan Haji dan Umroh Kabupaten Subang dapat memberikan penjelasan serta membangun komunikasi yang lebih terbuka dan profesional terhadap insan pers. Dengan demikian, informasi kepada masyarakat dapat tersampaikan secara transparan, berimbang, dan akuntabel.(Red/tim)
