Bandung Barat-(PI) . Langkah Presiden Prabowo membentuk Koperasi Desa Merah Putih berpotensi membebani desa karena tidak digagas dengan matang dan terkesan dipaksakan. Apakah setiap rezim baru harus mengeluarkan produk baru ? Bukankah sudah ada Bumdes yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi program utama Kementerian Desa? Sekarangpun sesuai permendes yang baru, program ketahanan pangan minimal 20 % dari pagu dana DD yang diterima harus dialokasikan ke permodalan Bumdes, jadi kenapa harus membikin lembaga baru (maaf) “Tataian” seperti Koperasi, ujar Kepala Desa Cicadas Kec.Rongga Kab.Bandung Barat, Daman S Permana saat dihubungi dikediamanya, Rabu (9/7/2025).
Daman menilai, perubahan kebijakan di setiap pergantian pemerintahan, mengakibatkan ke tidak konsistenan dalam Pengelolaan desa. Program baru yang bernama Koperasi Merah Putih ini, bertentangan dengan konsep pengelolaan dana desa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Desa.
“Jika modal awal koperasi desa merah putih adalah utang dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), siapa yang akan membayar bunga jika kegiatan koperasi gagal secara ekonomi? Apakah bunga juga akan dibebankan kepada dana desa?” tanyanya.
Mayoritas desa masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola usaha ekonomi. “Jika konsep koperasi merah putih menjadi unit usaha BUMDes, mengapa harus menambah beban?. Kita perkuat saja BUMDes, karena mayoritas BUMDes belum mapan, dan salah satu faktornya adalah kurangya SDM, tegas Daman (Red)
