Home Daerah Dugaan Adanya Pokir dan Aspirasi, Ketua DPRD Majalengka Disambangi, Malah Ngacir

Dugaan Adanya Pokir dan Aspirasi, Ketua DPRD Majalengka Disambangi, Malah Ngacir

93
0
Ketua DPRD Majalengka H. Didi Supriadi, SH

MAJALENGKA (PI) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seharusnya berfungsi mengawasi jalannya roda pemerintahan dan melayani kepentingan masyarakat, bukan menjadi ladang usaha. Namun, belakangan ini DPRD Kabupaten Majalengka justru disorot terkait dugaan adanya praktik pokok-pokok pikiran (pokir) dan aspirasi yang diduga menyimpang.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bangkit Indonesia (BI) sekaligus Ketua Aliansi Pergerakan Majalengka (APERMA), Idrus, yang menyebut dugaan tersebut kini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan telah menarik perhatian aparat penegak hukum.

“Kami sudah mengantongi data terkait dugaan itu, termasuk siapa saja orang-orangnya dan partainya. Bahkan kami sudah melayangkan surat permohonan audiensi kepada Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, namun hingga kini belum ada tanggapan,” ujar Idrus.

Idrus menuturkan, pihaknya sempat mendatangi Ketua DPRD Majalengka H. Didi Supriadi, SH untuk melakukan pertemuan. Namun, saat tiba di kantor DPRD, staf menyebut bahwa ketua sedang rapat. Anehnya, setelah rapat selesai, Didi justru meninggalkan tempat tanpa menemui mereka.

“Padahal salah satu dugaan pokir dan aspirasi itu diduga melibatkan anggota DPRD yang masih satu partai dengannya. Tapi kami belum akan menyebut nama dulu. Kalau memang sulit ditemui, kami siap turun ke jalan untuk menggelar aksi,” tegas Idrus.

Lebih lanjut, Idrus menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah selama lebih dari satu tahun masa jabatan berjalan.

“Sejak dilantik hingga sekarang, DPRD belum menunjukkan sikap kritis terhadap eksekutif. Ketua DPRD yang notabene berasal dari PDIP, partai dengan kursi terbanyak, justru tampak manut terhadap kebijakan eksekutif dan tidak pernah mengoreksi secara tegas,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, dalam perhelatan Pilkada sebelumnya, PDIP dan PKS tidak termasuk partai yang mengusung Bupati Majalengka terpilih. Karena itu, seharusnya posisi mereka sebagai partai oposisi bisa lebih kritis dalam mengoreksi jalannya pemerintahan agar terjadi keseimbangan, bukan justru sebaliknya.

(Adang)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here