SUMEDANG — pelita investigasi. Com. Dugaan keracunan massal akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN Tomo, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, terus meluas secara mengkhawatirkan. Jika pada Selasa (8/9) tercatat 13 siswa mengalami gejala keracunan, maka per Rabu, 9 September 2026, jumlah korban melonjak tajam menjadi 30 orang. Seluruhnya kini menjalani perawatan medis di berbagai fasilitas kesehatan terdekat.
Pertambahan jumlah korban yang nyaris dua kali lipat ini semakin menguatkan dugaan adanya pelanggaran berat terhadap standar keamanan pangan di dapur produksi penyedia makanan program tersebut. Gejala yang dialami para siswa tetap berupa mual hebat, muntah berulang, pusing, kelemahan fisik, hingga gangguan pencernaan yang memerlukan penanganan medis seger
Mendesak Aparat Penegak Hukum Bertindak Tanpa Menunda
Jumlah korban yang terus bertambah memicu gelombang tuntutan dari masyarakat dan berbagai elemen agar aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan dan melakukan tindakan tegas terhadap pihak penyedia makanan serta dapur produksi yang diduga lalai.
Warga dan pengamat kebijakan publik menilai, kasus ini bukan lagi sekadar kelalaian biasa, melainkan sudah masuk ranah dugaan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang sakit atau luka, serta pelanggaran berat terhadap ketentuan keamanan pangan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak-anak.
“Dengan jumlah korban yang terus melonjak, aparat penegak hukum tidak boleh lagi menunggu atau bersikap pasif. Harus ada tindakan tegas terhadap dapur produksi penyedia makanan MBG tersebut — mulai dari penyitaan bukti, penghentian operasional, pemeriksaan sampel, hingga pemanggilan dan penindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab,” tegas Koordinator AJAMSI TIPIKOR dalam keterangannya, Rabu (9/9).
Masyarakat juga mempertanyakan mengapa dapur produksi tersebut masih beroperasi atau belum ditindaklanjuti secara tegas, padahal sejak hari sebelumnya sudah ada laporan jelas bahwa makanan yang disajikan menyebabkan belasan siswa jatuh sakit. Lambatnya penanganan dinilai berisiko menambah jumlah korban di sekolah-sekolah lain yang juga dilayani oleh penyedia yang sama.
Lemahnya Pengawasan Dipertanyakan Kembali
Kasus ini kembali menyoroti celah fatal dalam sistem pengawasan program MBG di tingkat pelaksanaan. Publik mempertanyakan bagaimana makanan yang terbukti berbahaya bisa terus disalurkan dan dikonsumsi oleh anak-anak tanpa penghentian segera.
Pihak berwenang, termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Satgas MBG, serta Badan Gizi Nasional (BGN), diminta untuk segera:
1. Menghentikan sementara dan menindak tegas operasional dapur produksi/SPPG yang menyediakan makanan tersebut hingga hasil penyelidikan tuntas dan transparan keluar;
2. Melakukan pemeriksaan laboratorium secara menyeluruh terhadap sisa makanan, bahan baku, dan proses pengolahan untuk mengetahui penyebab keracunan secara pasti;
3. Memproses secara hukum pihak-pihak yang terbukti lalai dan menyebabkan kerugian bagi puluhan siswa;
4. Mengevaluasi seluruh penyedia makanan MBG di Kabupaten Sumedang guna mencegah kejadian serupa terulang di sekolah lain.
Hingga berita ini diturunkan, kondisi ke-30 siswa korban masih dalam pemantauan dan penanganan medis. Masyarakat berharap pihak berwenang segera bertindak tegas dan tidak membiarkan kasus ini berlarut-larut tanpa pertanggungjawaban yang jelas.”(Tim red) .
