GARUT Pelita Investigasi — Aliansi Jurnalis Advokat LBH LSM Ormas Awasi TIPIKOR (AJAMSI-TIPIKOR) hingga saat ini belum menerima penjelasan apa pun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut terkait surat konfirmasi dan permintaan informasi publik yang telah diserahkan sejak 29 Oktober 2026. Padahal surat bernomor 038/AJAMSI-TIPIKOR/X/2026 tersebut memuat temuan penting hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2025.
Dalam surat bertanggal 27 Oktober 2026 itu, AJAMSI-TIPIKOR meminta penjelasan tertulis beserta dokumen pendukung terkait dua temuan utama. Pertama, ketidakakuratan data kepesertaan iuran jaminan kesehatan PBPU dan BP Kelas 3 yang berpotensi kerugian mencapai Rp96.465.600,00, di mana masih terdapat peserta yang telah meninggal dunia maupun peserta yang sudah ditanggung program JKN lain namun iurannya tetap dibayarkan. Kedua, kesalahan klasifikasi penganggaran belanja yang mencapai Rp8.565.558.935,00.
Hingga batas waktu yang diberikan berlalu, tidak ada satu pun penjelasan maupun dokumen yang disampaikan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
Sangat Disayangkan, Pelanggaran UU KIP Terindikasi
Koordinator AJAMSI-TIPIKOR Jawa Barat, Y.A Wiranata, menyatakan sangat menyayangkan sikap pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Garut yang mengabaikan permintaan informasi publik tersebut.
“Kami sangat menyayangkan sikap pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Garut yang seolah menutup mata terhadap hak informasi masyarakat. Padahal berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4, setiap orang berhak memperoleh informasi publik dan badan publik wajib memberikan akses informasi yang dimohon. Penolakan tanpa alasan hukum yang sah dapat dikenakan sanksi administratif.”
Y.A Wiranata juga menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara pun tidak serta-merta menghapuskan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 17 ayat (3):
“Kami juga ingin mengingatkan, sebagaimana diatur dalam UU tersebut, pengembalian kerugian negara hanya menghilangkan sanksi pidana denda, sedangkan sanksi pidana penjara tetap dapat dijatuhkan oleh pengadilan. Jadi, ketidakseriusan dalam menindaklanjuti temuan BPK ini sangat kami pertanyakan.”
Akan Diserahkan ke Aparat Penegak Hukum
Karena tidak adanya tanggapan yang memadai dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Y.A Wiranata menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam.
“Karena upaya konfirmasi dan permintaan penjelasan secara damai ini tidak direspons, maka kami terpaksa akan mengambil langkah hukum. Seluruh dokumen, temuan BPK, dan bukti penyerahan surat yang tidak direspons ini akan segera kami serahkan kepada Aparat Penegak Hukum, yakni Kejaksaan Negeri Garut dan Kepolisian, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.”
AJAMSI-TIPIKOR juga mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Pasal 16, pemimpin instansi wajib menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK dalam waktu 60 hari sejak LHP diterima dan melaporkan kemajuannya secara berkala. Jika hal ini tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pimpinan instansi terkait.(Red)
