SUBANG | Pelita Investigasi — Kegiatan pekerjaan pengecoran jalan di sepanjang ruas Desa Wanasari menuju Desa Parigimulya kini menjadi sorotan awak media. Proyek yang berjalan ini sama sekali tidak dipasangi papan informasi proyek, sehingga menyulitkan masyarakat maupun media untuk mengetahui sumber anggaran, nilai pekerjaan, pelaksana, dan penanggung jawab kegiatan.
Saat awak media mendatangi lokasi, tidak ditemukan satu pun petugas pengawas di lapangan. Ketika para pekerja ditanya terkait siapa yang menugaskan dan dari mana sumber dananya, mereka terlihat enggan memberikan keterangan dan seakan “ditutup mulut”. Penanggung jawab pekerjaan pun tidak terlihat di lokasi dan tidak dapat dihubungi.
“Kami bingung, ini proyek siapa dan dananya dari mana? Apakah menggunakan APBD, APBN, atau murni swakelola? Padahal kalau menggunakan uang rakyat, masyarakat berhak tahu secara terbuka. Seolah-olah papan proyek baru akan dipasang setelah pekerjaan selesai, itu tentu tidak benar,” ungkap salah satu awak media yang memantau lokasi.
Ketidakjelasan informasi ini justru berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik sesuai ketentuan sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00.
Media berharap instansi terkait segera meluruskan informasi publik ini. Papan proyek wajib terpasang sejak pekerjaan dimulai, berisi nama proyek, sumber dana, nilai anggaran, pelaksana, dan pengawas. Transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan hak konstitusional masyarakat untuk mengawal penggunaan keuangan negara.(Enjang Black)
