GARUT | Pelita Investigasi — Aliansi Jurnalis Advokat LBH LSM Ormas Awasi TIPIKOR (AJAMSI-TIPIKOR) hingga saat ini belum menerima tanggapan apa pun dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut terkait surat konfirmasi dan permintaan informasi publik yang diserahkan pada 29 Oktober 2026. Surat bernomor 035/AJAMSI-TIPIKOR/X/2026 tersebut memuat temuan signifikan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2025.
Dalam surat tersebut, AJAMSI-TIPIKOR meminta penjelasan tertulis beserta dokumen pendukung terkait tiga kelompok temuan utama: kekurangan volume pada 5 paket pekerjaan belanja barang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp19.559.231,87, kelebihan pembayaran honorarium PPK dan Pejabat Pengadaan sebesar Rp118.387.500,00, serta kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, dan denda keterlambatan pada 9 paket pekerjaan jalan yang mencapai total kelebihan pembayaran Rp1.221.747.232,06.
Masa tanggapan 14 hari kerja telah berlalu, namun pihak Dinas PUPR Kabupaten Garut belum memberikan penjelasan maupun dokumen apa pun yang diminta.
Sangat Disayangkan, Pelanggaran UU KIP Terindikasi
Koordinator AJAMSI-TIPIKOR Jawa Barat, Y.A Wiranata, menyatakan sangat menyayangkan sikap pihak Dinas PUPR Kabupaten Garut yang mengabaikan permintaan informasi publik tersebut.
“Kami sangat menyayangkan sikap pihak Dinas PUPR Kabupaten Garut yang seolah menutup mata terhadap hak informasi masyarakat. Padahal berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4, setiap orang berhak memperoleh informasi publik dan badan publik wajib memberikan akses informasi yang dimohon. Mengabaikan permintaan informasi tanpa alasan hukum yang sah merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif.”
Y.A Wiranata juga menegaskan pentingnya tindak lanjut temuan BPK sesuai ketentuan yang berlaku:
“Kami juga mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 16, pemimpin instansi wajib menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK dalam waktu 60 hari sejak LHP diterima dan melaporkan kemajuannya secara berkala. Selain itu, sesuai UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 17 ayat (3), pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan sanksi pidana. Pelunasan kerugian negara hanya menghilangkan sanksi pidana denda, sedangkan sanksi pidana penjara tetap dapat dijatuhkan oleh pengadilan.”
Dokumen Lengkap Akan Diserahkan ke Aparat Penegak Hukum
Karena tidak adanya tanggapan yang memadai dari pihak Dinas PUPR Kabupaten Garut, Y.A Wiranata menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam.
“Karena upaya konfirmasi dan permintaan penjelasan secara damai ini tidak direspons, maka kami terpaksa akan mengambil langkah hukum. Seluruh dokumen, salinan LHP BPK, bukti penyerahan surat, dan kronologi pengabaian ini akan segera kami serahkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”
AJAMSI-TIPIKOR berharap penegak hukum dapat menelusuri secara objektif seluruh temuan ketidakpatuhan pengelolaan dana tersebut, guna memastikan tidak ada dana rakyat yang hilang atau disalahgunakan.(Red)
