KOMPAK DESAK PUPR SUBANG BUKA STATUS PBG LIMA PERUSAHAAN, SEKDIS SEBUT DUA SELESAI DAN TIGA MASIH PROSES
SUBANG – Persoalan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) terhadap lima perusahaan di Kabupaten Subang menjadi perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Pemuda Anti Korupsi (KOMPAK).
Perhatian tersebut muncul setelah adanya keterangan dari Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Subang dalam agenda klarifikasi di ruang kerjanya pada 13 November 2026. Dalam kesempatan tersebut, pihak Sekretaris Dinas menyampaikan bahwa dari lima perusahaan yang menjadi objek pembahasan, dua perusahaan dinyatakan telah selesai, sedangkan tiga perusahaan lainnya masih dalam proses.
Pernyataan tersebut dinilai perlu diperjelas melalui dokumen resmi agar tidak menimbulkan perbedaan informasi mengenai status perizinan bangunan maupun kewajiban retribusi daerah.
Menindaklanjuti hal tersebut, KOMPAK menyiapkan surat klarifikasi resmi kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Subang. Dalam surat tersebut, KOMPAK meminta penjelasan tertulis mengenai identitas kelima perusahaan, status penerbitan PBG, nomor registrasi SIMBG, hingga besaran retribusi yang telah ditetapkan dan dibayarkan.
FOKUS PADA TIGA PERUSAHAAN YANG MASIH DALAM PROSES
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian KOMPAK adalah status tiga perusahaan yang menurut keterangan pihak PUPR masih dalam proses pengurusan PBG.
KOMPAK meminta Dinas PUPR menjelaskan apakah bangunan milik ketiga perusahaan tersebut sudah berdiri, telah selesai secara fisik, atau bahkan sudah digunakan untuk kegiatan operasional, produksi maupun pergudangan.
Sebab, kondisi faktual bangunan menjadi bagian penting untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan mengenai PBG dan pengawasan bangunan gedung diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2021. Oleh karena itu, apabila ditemukan pembangunan atau pemanfaatan bangunan yang tidak memenuhi ketentuan, perlu dilakukan pemeriksaan serta penanganan administratif sesuai kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.
JANGAN SAMPAI POTENSI RETRIBUSI DAERAH TIDAK TERPANTAU
Selain persoalan perizinan, KOMPAK juga menyoroti aspek penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya retribusi PBG.
Dinas PUPR diminta membuka informasi mengenai besaran retribusi yang telah ditetapkan kepada masing-masing perusahaan, nilai yang sudah dibayarkan, kewajiban yang belum diselesaikan, serta potensi penerimaan daerah dari perusahaan yang masih dalam proses.
Transparansi tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh kewajiban retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan potensi kehilangan penerimaan daerah.
KOMPAK juga meminta penjelasan mengenai tindak lanjut apabila persoalan lima perusahaan tersebut berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2025.
KOMPAK: JANGAN BERHENTI PADA PENJELASAN LISAN
KOMPAK menegaskan bahwa klarifikasi ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan partisipatif masyarakat.
Jawaban lisan, menurut KOMPAK, belum cukup untuk menjelaskan secara menyeluruh status perizinan dan kewajiban retribusi masing-masing perusahaan. Diperlukan dokumen resmi, data SIMBG, bukti penerbitan PBG, serta hasil pemeriksaan kondisi bangunan di lapangan.
Melalui surat klarifikasi tersebut, KOMPAK meminta jawaban tertulis paling lambat tujuh hari kerja sejak surat diterima, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan mekanisme pelayanan informasi publik.
KOMPAK juga menegaskan tidak sedang menuduh perusahaan maupun pejabat tertentu melakukan pelanggaran. Seluruh persoalan harus diuji berdasarkan dokumen, fakta lapangan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Apabila dalam proses klarifikasi ditemukan indikasi ketidaksesuaian atau potensi kerugian penerimaan daerah, KOMPAK menyatakan akan mempertimbangkan penyampaian hasil kajian kepada instansi pengawasan dan aparat penegak hukum yang berwenang.
HAK JAWAB DAN KLARIFIKASI TERBUKA
Hingga berita ini disusun, identitas dua perusahaan yang dinyatakan telah menyelesaikan PBG dan tiga perusahaan yang masih dalam proses belum dirinci dalam informasi yang diterima redaksi.
Redaksi PELITA INVESTIGASI membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Dinas PUPR Kabupaten Subang maupun perusahaan terkait guna memperoleh informasi yang berimbang dan dapat di pertanggungjawabkan.(Permana.WT)
