SUMEDANG–(PI). Proyek pembangunan infrastruktur bersumber dari Anggaran Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 di Desa Jingkang, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang, hingga awal Mei 2026 BELUM SELESAI pantauan awak media Pelita Investigasi, proyek yang bernilai Rp 98.000.000,- tersebut berupa pembuatan Rabat Beton dan TPT yang lokasinya berada di Dusun Sukatamu. Hingga saat ini, pekerjaan tersebut belum kunjung tuntas meski masa tenggang waktu sudah jauh terlampaui.
Saat dikonfirmasi,melalui pesan WhatsApp pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Jingkang membenarkan bahwa proyek tersebut memang belum rampung. Namun, ketika ditanya lebih mendalam mengenai penyebab keterlambatan dan kendala yang dihadapi, pihak Pemdes justru GAGAP DAN TIDAK BISA MENJELASKAN SECARA SPESIFIK.
Bahkan yang lebih ironis, saat tim media berusaha mencari kejelasan, terlihat adanya indikasi SALING LEMPAR TANGGUNG JAWAB mereka seolah menutup mata dan berusaha menghindari pertanggungjawaban publik.
Parahnya lagi, demi menghindari konfirmasi, oknum Pemdes justru memberikan nomor telepon orang yang SAMA SEKALI TIDAK BERSANGKUTAN dengan proyek tersebut.
Ketika nomor tersebut dihubungi, orang yang bersangkutan mengaku kaget dan membantah memiliki kaitan apapun dengan pengelolaan proyek.”Saya bukan siapa-siapa dan tidak ada kaitannya dengan proyek tersebut. Saya hanya orang yang mendorong agar proyek tersebut cepat diselesaikan karena sudah sangat telat,” ujarnya
Menanggapi keluhan dan fakta di lapangan, Ketua Aliansi Jurnalis Advokat LBH LSM Ormas Awasi TIPIKOR (AJAMSI TIPIKOR) Koordinator Jawa Barat, Yusman Wiranata S.H, memberikan tanggapan keras.
Ia menilai perilaku aparat desa yang saling melempar tanggung jawab tersebut ke pihak lain sudah SANGAT MENYIMPANG dari aturan dan etika birokrasi. “Sikap saling lempar menentukan siapa yang harus menjelaskan dan bertanggung jawab terkait proyek pemerintah yang seharusnya selesai sebelum pergantian tahun ini, sudah sangat menyimpang dari prosedur. Hal ini memperlihatkan betapa lemahnya manajemen pemerintahan di sana, seolah-olah pihak desa menutup mata dan pura-pura tidak tahu atas permasalahan yang terjadi,” tegas Yusman Wiranata S.H kepada awak media, Sabtu (05/05).
Lebih lanjut, Yusman menegaskan bahwa dugaan kecurangan dan kelalaian ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.
“Kami tidak akan membiarkan uang rakyat digunakan secara tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kami akan segera melaporkan temuan-temuan ini ke KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT (KEJATI JABAR), agar permasalahan ini tidak hanya menjadi polemik di masyarakat, tetapi ada tindakan hukum yang nyata dan siapa saja yang bersalah bisa diproses sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Desa Jingkang menuntut kejelasan nasib proyek tersebut dan berharap tidak ada pihak yang mencoba menutupi dugaan penyimpangan yang merugikan negara serta kepentingan umum. (Tim/red)
