Jember (PI) – Untuk memastikan tetap sasaran atau tidaknya bantuan dari provinsi yang akan diturunkan di pemerintahan paling bawah yaitu di desa-desa, Komisi E DPRD Provinsi Jatim pun terjun ke lapangan demi kefalidasian data warga yang benar-benar berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut.
Seperti halnya yang dijelaskan oleh Hari Putri Lestari dari Komisi E DPRD Provinsi. Ia mengatakan, monitoring yang dilakukan kali ini untuk memastikan desa itu jumlah yang perlu bantuan BLT maupun sembako itu berapa, kemudian tentang kesiapan mereka sosialisasi, isolasi sampai penanganan-penanganan lain.
“Intinya kami monitoring setelah monitoring kami juga butuh data valid jangan hanya yang sudah didata dari BPS, tetapi data korban atau dampak ekonomi tadi yang PHK kemudian TKI yang tidak jadi berangkat itu kami baru data, sehingga nanti provinsi ini mengalokasikan ke daerah-daerah ini tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah,” pungkasnya.
Selain itu terkait dengan BLT Dana Desa (DD) yang terkesan kurang mencukupi untuk mengcover jumlah angka kemiskinan di desa-desa Hari Putri Lestari mengatakan, “Saya rasa kalau gak cukup kan koordinasi menyampaikan asal datanya meyakinkan saya rasa pemerintah akan bijaksana, jadi tidak ada alasan untuk pembebasan”.
“Nanti kan koordinasinya diambilkan dari dana alokasi yang lain atau ketingkatan jenjang yang lebih atas ke provinsi atau ke nasional, saya rasa itu yang penting data meyakinkan bahwa benar-benar desa ini membutuhkan sekian, dengan data itu pemerintah akan bijaksana akan mengalokasikan dana-dana itu, jangan sampai rakyat membutuhkan alasan tidak cukup,” pungkasnya. *(Bambang)
