JAKARTA — (Media Pelita Investigasi) — Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat, aktivis anti-korupsi, organisasi kemasyarakatan, dan serikat pekerja menggelar aksi demonstrasi besar di kawasan Jakarta Pusat. Aksi ini menjadi gelombang tekanan publik yang memuncak atas kinerja pemerintah dalam penanganan korupsi, penegakan hukum, serta kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan yang dinilai merugikan rakyat.
Dalam orasi dan tuntutan resmi yang dibacakan di hadapan massa, aksi ini menyuarakan 5 Tuntutan Utama Rakyat kepada pemerintah pusat dan lembaga terkait:
1️⃣ Mendesak Pengesahan RUU Perampasan Aset
Massa menuntut DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Aturan ini dinilai krusial agar negara dapat merampas seluruh harta kekayaan koruptor, baik yang berasal dari hasil korupsi maupun yang dibeli menggunakan uang haram tersebut. Tanpa payung hukum ini, pemulihan kerugian negara sulit berjalan maksimal.
2️⃣ Hukuman Mati Bagi Koruptor
Rakyat menuntut pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor yang merugikan negara dalam jumlah besar dan merusak sendi kehidupan masyarakat. Korupsi yang merugikan rakyat secara masif dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang pantas mendapatkan sanksi setimpal, bukan sekadar penjara yang dinilai belum memberikan efek jera.
3️⃣ Reformasi Total Aparat Penegak Hukum
Tuntutan ketiga adalah reformasi menyeluruh terhadap aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Rakyat menuntut pembersihan oknum yang dinilai memihak, mempermainkan hukum, atau melindungi pelaku korupsi. Penegakan hukum harus bersih, tegas, dan tidak pandang bulu tanpa intervensi kekuasaan.
4️⃣ Tinjau Ulang Kebijakan Ekonomi dan Ketenagakerjaan
Massa juga menuntut pemerintah meninjau ulang berbagai kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan yang dinilai membebani rakyat, merugikan pekerja, dan menguntungkan segelintir pihak. Kebijakan harus berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu.
5️⃣ Perkuat Pengawasan Terhadap Eksekutif
Tuntutan terakhir adalah penguatan mekanisme pengawasan terhadap lembaga eksekutif di semua tingkatan. Rakyat menginginkan transparansi penuh, akuntabilitas ketat, serta partisipasi masyarakat yang nyata dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
📄 Pernyataan Sikap
Perwakilan massa menyatakan bahwa aksi ini bukan semata-mata protes, melainkan peringatan keras kepada penguasa bahwa rakyat masih memiliki kuasa dan tidak akan diam melihat kerusakan negara. Seluruh tuntutan ini harus dijawab secara serius dan realistis, bukan sekadar janji manis yang tidak pernah ditepati.
“Korupsi merampas masa depan anak bangsa. Aparat hukum yang berpihak melukai rasa keadilan. Kebijakan yang salah menyengsarakan rakyat. Kami datang di sini untuk menuntut perubahan nyata, bukan sekadar pengalihan isu,” ujar salah satu koordinator aksi.
Aksi ini berlangsung tertib namun tegas, dengan harapan suara rakyat ini dapat menggema hingga ke ruang-ruang kekuasaan dan segera direspons dengan langkah konkret, “red.
