SUBANG — Pelita Investigasi, Ketua Komunitas Penikmat Kopi Hitam (KPKH), Bung Pram, mempertanyakan kejelasan sumber anggaran pelaksanaan open bidding seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Subang. Pasalnya, kegiatan tersebut tidak tercantum dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) maupun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
“Darimana sesungguhnya anggaran kegiatan open bidding ini berasal? Apakah dananya diambil dari iuran peserta seleksi?” tanya Bung Pram, meminta kejelasan kepada Dinas BKPSDM Kabupaten Subang.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas BKPSDM, Dadang Darmawan, melalui pesan singkat WhatsApp menyebutkan anggaran yang digunakan sekitar Rp249 juta. Namun, ia enggan memberikan rincian peruntukan dana tersebut untuk pos pengeluaran apa saja.
Sikap Acuh Tak Acuh, Media Menduga Ada yang Disembunyikan
Ketika awak media meminta klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut, Kepala Dinas BKPSDM justru bersikap acuh tak acuh. Kurangnya keterbukaan ini memunculkan dugaan kuat adanya sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi, padahal yang diminta hanyalah transparansi penggunaan anggaran publik.
“Kami hanya ingin tahu, untuk apa saja anggaran Rp249 juta itu digunakan. Bukankah itu hak publik untuk mengetahui?” ujar awak media.
Pun demikian, muncul pertanyaan mendasar: Apakah nilai Rp249 juta tersebut cukup untuk menutup seluruh kebutuhan kegiatan seleksi? Biaya penilaian kompetensi (asesmen), sewa tempat, honorarium Panitia Seleksi, tim penilai, pembuatan berita acara, dan kebutuhan lain tentu memerlukan rincian yang jelas agar tidak ada yang terselip.
Hingga berita ini diturunkan, Dadang Darmawan selaku Kepala Dinas BKPSDM masih enggan menyampaikan rincian anggaran tersebut kepada publik.
Pelita Investigasi akan terus menelusuri kejelasan sumber dan peruntukan dana tersebut demi transparansi keuangan daerah.(Enjang Black)
