SUBANG | Pelita Investigasi — Capaian realisasi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kabupaten Subang yang tembus 130,43 persen ternyata menyimpan catatan berat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Di balik angka realisasi yang terlihat mengesankan, BPK menemukan fakta: ada lima bangunan perusahaan yang menambah bangunan namun belum memiliki perizinan PBG, dengan potensi kekurangan penerimaan retribusi daerah sebesar Rp2.275.529.960,00 atau sekitar Rp2,27 miliar.
Nilai ini bukan angka kecil. Ini adalah uang milik masyarakat Kabupaten Subang yang seharusnya masuk ke kas daerah, namun hingga kini masih menjadi tanda tanya besar bagi publik.
📊 REALISASI RETRIBUSI TINGGI, TAPI MASIH ADA POTENSI YANG TERTINGGAL
Berdasarkan rangkuman hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2025, anggaran retribusi daerah secara keseluruhan tercatat sebesar Rp274.021.634.675,00 dengan realisasi Rp289.317.541.048,00 atau 105,58 persen.
Khusus retribusi PBG pada Dinas PMPTSP, anggarannya sebesar Rp48.135.533.577,00, dan realisasinya melonjak hingga Rp62.781.543.107,00 atau 130,43 persen.
Tapi lonjakan realisasi itu tidak menutupi temuan krusial BPK. Di tengah capaian tersebut, masih ada potensi retribusi miliaran rupiah yang seharusnya diterima daerah, namun belum tertagih dari lima perusahaan yang menambah bangunan tanpa izin PBG.
BPK SOROTI KOORDINASI ANTAR DINAS YANG BELUM OPTIMAL
BPK menegaskan, persoalan ini muncul karena kelemahan birokrasi internal Pemkab Subang. Dua titik lemah yang disorot BPK:
1. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas PMPTSP belum berkoordinasi secara memadai dengan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR.
2. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR belum menjalankan fungsi pengendalian dan koordinasi secara optimal.
Karena itu, BPK memberikan rekomendasi yang tegas: Pemerintah Kabupaten Subang harus memerintahkan penagihan retribusi kepada lima Wajib Retribusi PBG sebesar Rp2.275.529.960,00, serta memperbaiki koordinasi antara Dinas PMPTSP dan Dinas PUPR dalam pengawasan bangunan.
DUA SUDAH SELESAI, TIGA MASIH PROSES — TAPI DOKUMENNYA MANA?
Dalam agenda klarifikasi LSM KOMPAK di ruang Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Subang pada November 2026, muncul keterangan yang menimbulkan pertanyaan baru.
Menurut keterangan Sekretaris Dinas PUPR, dari lima perusahaan tersebut, dua dinyatakan sudah selesai, sedangkan tiga lainnya masih dalam proses. Ketika ditanyakan secara langsung, Sekdis PUPR menjawab singkat, “Ya, sudah beres.”
Namun ketika diminta menunjukkan bukti dan dokumen pendukung penyelesaiannya, Sekdis PUPR justru mengarahkan KOMPAK untuk menanyakan langsung kepada Dinas Perizinan atau DPMPTSP.
Ini menjadi catatan serius. Status penyelesaian PBG tidak cukup hanya dengan ucapan lisan. Publik berhak melihat dokumen resmi: nomor PBG, tanggal penerbitan, luas bangunan yang disetujui, hingga bukti pembayaran retribusi yang sah.
Publik pun bertanya: apakah dua perusahaan tersebut benar‑benar sudah memiliki PBG yang diterbitkan secara resmi, atau baru sekadar proses administrasi? Sementara tiga perusahaan yang masih dalam proses, apakah bangunannya sudah berdiri kokoh dan sudah digunakan untuk operasional perusahaan?
KOMPAK DESAK PEMKAB SUBANG BUKA DATA LIMA PERUSAHAAN SECARA TERBUKA
Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemuda Anti Korupsi (LSM KOMPAK) menegaskan, rekomendasi BPK terkait penagihan Rp2,27 miliar ini tidak boleh hanya menjadi tanda terima di meja dinas. KOMPAK meminta Dinas PUPR dan DPMPTSP memberikan penjelasan tertulis secara rinci mengenai:
1. Identitas lengkap lima perusahaan yang menjadi objek temuan BPK.
2. Status PBG masing‑masing perusahaan.
3. Nomor dan tanggal penerbitan PBG bagi perusahaan yang dinyatakan selesai.
4. Status tiga perusahaan yang masih dalam proses.
5. Kondisi fisik bangunan dan waktu mulai pemanfaatannya.
6. Rincian kewajiban retribusi masing‑masing perusahaan.
7. Bukti penagihan dan penyetoran retribusi ke kas daerah.
8. Perkembangan tindak lanjut rekomendasi BPK terkait penagihan Rp2.275.529.960,00.
KOMPAK juga mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Subang untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK, agar persoalan ini dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
JANGAN BIARKAN REKOMENDASI BPK HANYA MENJADI CATATAN DI LEMBAR LAPORAN
KOMPAK menegaskan, langkah klarifikasi ini bukan berarti menuduh ataupun menyatakan ada tindak pidana terhadap perusahaan maupun pejabat tertentu. Namun, apabila dari hasil klarifikasi dan pemeriksaan lanjutan ditemukan ketidaksesuaian yang mengindikasikan pelanggaran hukum, KOMPAK tidak akan ragu untuk menyerahkan hasil kajiannya kepada instansi pengawasan dan aparat penegak hukum yang berwenang.
Kini masyarakat Kabupaten Subang menunggu jawaban yang jelas: sudah sejauh mana penagihan potensi retribusi Rp2,27 miliar ini dilaksanakan, siapa kelima perusahaan yang menjadi objek temuan BPK, dan apakah seluruh kewajiban retribusinya benar‑benar telah diselesaikan?
Redaksi Pelita Investigasi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Bupati Subang, Dinas PUPR, DPMPTSP, Inspektorat Daerah, serta kelima perusahaan yang terkait dengan temuan tersebut.(Permana.WT)
