Indramayu-(PI). Sebuah dokumentasi foto terbaru Proyek Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Kedaton – Purwajaya yang dengan nilai anggaran Rp. 2.872.825.000 yang dikerjakan penyedia jasa CV Abadi Bagus Sejahtera dan Rekonstrusi Ruas Jalan Karangsinom – Gabuskulon dengan anggaran Rp.4.774.967.000 yang dikerjakan Penyedia Jasa CV Sarana Nusantara, yang masih dalam pelaksanaan pengerjaan, beton yang sudah mengering tampak sudah terjadi keruksan yang sangat parah, retak retak bejad mengga sampai kedasar memperlihatkan kondisi infrastruktur yang buruk,
Dalam foto lapangan yang berhasil dihimpun, terlihat jelas perkerasan lapisan bawah ( LPB) asal asalan, tidak dilakukan dan agegrad yang digunakan matrial obrog, barangkal atras yang mengandung kadar tanah yang tinggi.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komete Penyelamatan Aset Harta Negara (KPAHN ) menegaskan, visual keruksakan jalan tersebut merupakan bukti tak terbantahkan adanya indikasi korupsi, pengurangan volume, serta manipulasi mutu beton oleh pihak kontraktor yang direstui oleh lemahnya pengawasan dinas terkait.”Umur rencana jalan beton itu belasan hingga puluhan tahun. Jika dalam hitungan bulan kondisinya sudah hancur berkeping-keping seperti di foto ini, maka dipastikan ada penyelewengan teknis yang sangat kasar dalam pengerjaannya. Kami menduga ada pembiaran sistematis,” ungkap [Nama Perwakilan KPAHN] dengan nada geram.
Sayangnya, bukti visual yang begitu gamblang ini tidak membuat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu bersikap kooperatif. Surat konfirmasi resmi yang dilayangkan LSM KPAHN sudah lebih dua minggu lalu tetapi dicampakkan tanpa jawaban.
Setali tiga uang, jajaran redaksi media yang mendatangi Kantor Dinas PUPR untuk meminta klarifikasi dari Kepala Dinas maupun Kepala Bidang Jalan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kembali pulang dengan tangan kosong. Kedua pejabat tersebut kompak tidak ada di tempat dan memblokir ruang komunikasi, baik melalui panggilan telepon maupun pesan digital.
Sikap bungkam dan aksi menghindar yang ditunjukkan oleh para pejabat PUPR Indramayu ini dinilai publik sebagai bentuk kepanikan atas bobroknya proyek yang mulai terendus ke permukaan. LSM KPAHN menyatakan siap membawa bukti foto lapangan ini bersama berkas laporan resmi ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan BPK untuk dilakukan audit forensik konstruksi secara menyeluruh. (Tim Redaksi)
