Garut | Pelita Investigasi, Aliansi Jurnalis Advokat LBH LSM Ormas Awasi Tipikor (AJAMSI‑TIPIKOR) mengaku belum menerima jawaban resmi atas surat konfirmasi Nomor 036/AJAMSI‑TIPIKOR/KONFIRMASI/X/2026 yang dikirim kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Garut. Surat tersebut berisi pertanyaan terkait temuan pemeriksaan mengenai anggaran belanja Bahan‑Bahan Bakar dan Pelumas TA 2025 senilai Rp264.147.800,00 dengan realisasi Rp263.334.200,00 atau setara 99,69 persen. Belanja tersebut dilaksanakan melalui mekanisme reimburse berdasarkan bukti transaksi pembelian dari SPBU.
Berdasarkan temuan pemeriksaan yang dijadikan acuansurat konfirmasi tersebut, terdapat realisasi belanja BBM dan pelumas yang diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp58.523.000,00, dengan rincian Sekretariat Dinas Perhubungan Rp28.473.000,00 serta Bidang Lalu Lintas Rp30.050.000,00. Selain itu ditemukan kelemahan prosedur pertanggungjawaban anggaran, yakni Bendahara Pengeluaran hanya mencocokkan nilai nominal bukti transaksi tanpa menguji keabsahan dokumen, PPK‑SKPD hanya memverifikasi kelengkapan bukti belum menguji keabsahan bukti pertanggungjawaban sesuai Perda Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021, serta Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran diduga belum melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai.
Koordinator AJAMSI‑TIPIKOR Wilayah Jawa Barat, Wiranata menegaskan bahwa karena belum ada penjelasan resmi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Garut atas surat konfirmasi tersebut, pihaknya berencana segera melaporkan temuan ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai kaidah hukum yang berlaku. “Kami berpegang pada pernyataan Kapolri Bapak Sayudi bahwa tidak ada siapa pun yang kebal terhadap hukum. Kami ingin seluruh proses pengelolaan anggaran daerah ini diperiksa secara objektif tanpa intervensi siapa pun,” ujar Wiranata kepada Pelita Investigasi.
Wiranata Menmegaskan kalau ini terbukti 1. Sanksi Administrasi Kepegawaian dan Keuangan Daerah: Apabila terbukti kelalaian pelaksanaan tugas sesuai UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan Perda Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pihak‑pihak yang bertanggung jawab bisa dikenakan sanksi administrasi mulai teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatan serta kewajiban mengembalikan nilai yang diduga tidak sesuai kondisi sebenarnya ke kas daerah
2. Kemungkinan Sanksi Pidana: Apabila setelah penyelidikan APH terbukti ada unsur sengaja memalsukan bukti pertanggungjawaban anggaran sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah, hal tersebut berpotensi disangkakan tindak pidana korupsi sesuai ketentuan KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023). Apabila hanya terbukti kelalaian berat tanpa unsur sengaja, masih perlu verifikasi APH apakah unsur‑unsur tindak pidana karena kelalaian terpenuhi atau hanya menjadi ranah sanksi administrasi saja
3. Sanksi Perdata: Pemkab Garut bisa mengajukan tuntutan pengembalian kerugian keuangan daerah kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab apabila nilai tersebut terbukti tidak sesuai dengan penggunaan BBM dan pelumas yang sebenarnya,”Pungkasnya,”. (Red)
