Subang (PI) – Maraknya wabah Virus Corona (Covid-19) di seluruh dunia membuat resah masyarakat. Kasus positif terinfeksi virus corona jenis baru atau COVID-19 hingga Kamis (26/3) sudah menyebar di 27 provinsi di Tanah Air.
Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto di Jakarta, Kamis mengatakan jumlah positif COVID-19 di Indonesia 893 kasus atau bertambah 103 kasus, sementara 35 orang sembuh dan 78 meninggal dunia.
Jumlah tersebut meningkat dari Rabu (25/3) dengan jumlah positif COVID-19 ada 790 kasus, pasien sembuh 31 kasus, dan meninggal 58 kasus.
Sejumlah upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran Virus Corona yang masih terus terjadi.
Pemerintahan Indonesia melalui Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Kepres, kepada semua warga Negara Indonesia untuk melakukan Lockdown. Karena hanya dengan melakukan hal tersebut penyebaran Virus Covid-19 dapat dibendung. Selain itu Kapolri juga telah mengeluarkan Maklumat dalam rangka menekan laju penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia.
Dalam rangka menjalankan maklumat tersebut, Polri telah membubarkan sebanyak 1.371 kerumunan massa di seluruh Indonesia.
Pihaknya berharap masyarakat menaati imbauan Polri ini dengan tetap berdiam di rumah dan tidak berkerumun demi mencegah penyebaran wabah COVID-19.
Namun sangat disayangkan ada salah satu dari tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 yang kurang paham dengan mengeluarkan statement yang kontroversi yang memperbolehkan pabrik-pabrik yang mempekerjakan orang banyak untuk tetap buka (pabrik garmen).
Oleh karena itu ketua DPC K-SPSI Kab Subang, Warlan, SE sangat tidak setuju dengan pernyataan dari dr Maxsi tersebut. Menurutnya, buruh juga manusia jangan dipandang sebelah mata.
“Jangan sampai gara-gara hal ekonomis buruh yang dijadikan korban. Bagaimana pun pabrik-pabrik yang berada di Subang harus diliburkan, tetapi pihak pengusaha harus membayar penuh gaji karyawan,” tegasnya.
“Dengan ditutupnya pabrik menurut saya tidak akan berdampak kepada perekonomian, karena pabrik-pabrik tersebut hanya memproduksi barang-barang pakaian dan sepatu. Andai pabrik tersebut masih bereperasi lalu siapa yang mengawasi agar tidak adanya penyebaran virus covid 19 tersebut,” ujar Warlan. *(Enjang Black)
