SUBANG | PELITA INVESTIGASI – Alokasi anggaran Program Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp190.000.000 yang diterima Desa Majasari, Kecamatan Cibogo, menuai pertanyaan dari sejumlah warga masyarakat. Dana tersebut secara resmi diserahkan oleh Kepala Desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk dikelola, dikembangkan, serta diharapkan mampu membuka lapangan kerja bagi warga setempat.
Dalam pelaksanaannya, BUMDes memfungsikan anggaran tersebut untuk dua sektor utama, yaitu usaha peternakan bebek dan budidaya tanaman katuk. Namun belakangan muncul keraguan dari sebagian masyarakat terkait perkembangan dan hasil nyata dari penggunaan dana tersebut.
Merespons keresahan yang berkembang, Bendahara BUMDes Desa Majasari, Ipin, membuka diri untuk memberikan penjelasan sekaligus klarifikasi. Menurutnya, setiap warga memang memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran yang bersumber dari uang negara.
“Kami sangat mengapresiasi perhatian masyarakat. Semua pihak memang punya hak dan kewajiban untuk memantau penggunaan anggaran ketahanan pangan ini. Terkait program penanaman katuk, pengelolaannya memang diserahkan kepada warga, namun yang terlibat baru sebagian masyarakat saja,” ujar Ipin, Senin (27/7/2026).
Pihaknya mengakui kendala alam yang menjadi penyebab utama belum maksimalnya hasil yang dicapai. “Kondisi saat ini wilayah kami sedang mengalami kesulitan pasokan air, sehingga tanaman katuk hampir dipastikan gagal panen tahun ini. Mungkin memang belum rezekinya untuk tahun berjalan,” tambahnya.
Ipin menegaskan pengelolaan dana tidak berjalan tanpa kendali. Pihaknya telah membentuk tim pengawasan yang terdiri dari tokoh masyarakat dengan perwakilan satu orang dari setiap Rukun Warga. Segala langkah dan keputusan yang diambil selalu dikonsultasikan terlebih dahulu bersama tim pengawas demi menjaga transparansi.
“Segala sesuatu pasti kami diskusikan dan minta saran dari para pengawas agar usaha ini benar-benar bisa maju dan bermanfaat. Insya Allah kami akan mengevaluasi dan memperbaiki segala kekurangan, baik untuk usaha peternakan bebek maupun budidaya katuk ke depannya,” tegas Ipin.
Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu pemaparan laporan pertanggungjawaban yang lebih rinci serta rencana tindak lanjut agar anggaran yang telah digelontorkan dapat kembali memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga Desa Majasari.(Enjang Black)
